Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Kembalikan Laporan Tim Makmur, Sentra Gakkumdu Gunungsitoli Tidak Profesional

Kembalikan Laporan Tim Makmur, Sentra Gakkumdu Gunungsitoli Tidak Profesional

Gunungsitoli |suarasumut.com — Karena mengembalikan laporan Ketua Tim Pemenangan Paslon Drs.Martinus Lase, M.Sp dan Drs.Kemurnian Zebua, BE (Makmur) atau Herman Jaya Harefa, S.PdK, sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Kota Gunungsitoli dituding tidak profesional.

Sentra Gakkumdu Kota Gunungsitoli diduga memiliki konflik kepentingan atas laporan Herman Jaya Harefa, S.PdK terhadap dugaan penyataan palsu calon Wakil Wali Kota Gunungsitoli terpilih Sowa’a Laoli, Se, M.Si kepada Pengadilan Niaga Medan, terkait piutang Sowa’a Laoli, SE, M.Si yang merugikan negara berdasarkan audit BPK-RI tahun 2009 dan 2013.

Tudingan tersebut dilontarkan Ketua Tim Pemenangan paslon Makmur, Herman Jaya Harefa, S.PdK yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Senin (15/2).

“Saya menyesali sikap Polres Nias dalam penegakkan hukum, dan saya mau katakan bahwa sudah dari awal pihak Polres Nias tidak memiliki niat baik dalam memproses kasus ini. Saya curiga sejak rapat sentra Gakkumdu, Minggu (7/2), dimana pihak Polres Nias terkesan mengintervensi kewenangan Panwaslih, sehingga keluar berita acara yang menyimpulkan kasus ditutup dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil,” ungkap Herman.

Pihak Polres Nias yang diwakili KBO Sat Reskrim Ipda.Agustinus Zendrato dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menyimpulkan, dia sebagai pelapor sudah mengetahui kasus tersebut sejak tanggal 14 Januari 2016.

Namun dia menegaskan, yang dia ketahui sejak tanggal 14 Januari 2016 ketika dilakukan klarifikasi kepada dia sebagai ketua DPRD Kota Gunungsitoli terkait laporan Darisalim Telaumbanua kepada Panwaslih adalah mengenai temuan BPK-RI.

Sedangkan laporan yang dia layangkan ke Panwaslih Kota Gunungsitoli bukan mengenai temuan BPK-RI, melainkan mengenai surat pernyataan Sowa’a Laoli, SE, M.Si tanggal 22 Juli 2015 yang menyatakan dirinya tidak memiliki utang yang merugikan keuangan negara.

“Menurut penyidik Polres Nias dan Kejaksaan, saya sudah tahu surat pernyataan Sowa’a tersebut 14 Januari 2016. Padahal surat tersebut baru dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2015 melalui balasan surat Pengadilan Negeri Medan kepada calon Wali Kota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase, M.Sp. Bagaimana saya bisa mengetahui hal tersebut pada tanggal yang dimaksud sentra Gakkumdu,” ujar Herman.

Herman berasumsi, oknum penyidik Polres Nias mulai mengarang, dan terkesan pasang badan agar kasus ini tidak disidik. Dia sangat menyayangkan sikap Kapolres Nias yang sudah tidak on the track dalam penegakan hukum, karena diduga ada satu kekuatan besar yang mengintervensi.

Penyidik Sentra Gakkumdu Lakukan Intervensi

Kepada wartawan, Herman menegaskan, dia menganggap penyidik sentra Gakkumdu dengan Jaksa Penuntut telah melakukan intervensi terhadap kewenangan Panwaslih pada rapat yang digelar tanggal 7 Februari 2016, dimana kala itu ada tawaran voting saat ketua divisi pelanggaran Yamobaso Giawa menyatakan bahwa kasus tersebut telah dikaji dan benar terbukti.

Pihak Kejaksaan dan Kepolisian justru mengatakan, apabila Panwaslih tetap bertahan, maka dilakukan voting. Alasan mereka, kasus sudah kadarluasa, padahal dalam aturan, Jaksa dan Polisi tidak punya hak menilai kajian dan kewenangan Panwas. Sehingga dia berasumsi sentra Gakkumdu telah melewati batas kewenangannya dalam mengambil keputusan pada rapat tanggal 7 Februari 2016.

Sesuai surat kesepakatan antara Panwaslih, Kepolisian dan Kejaksaan tanggal 26 Oktober 2015, pada pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa dalam hal hasil kajian awal Panwaslih, atas laporan dan/atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2015, maka dilakukan pembahasan.

Pada ayat 2 dikatakan, pembahasan sebagaimana di maksud pada ayat 1 menghasilkan kesimpulan berupa :
(a). Tindak pidana pemilihan, pelanggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2015 yang memenuhi syarat formil dan materil,
(b). Bukan tindak pidana pemilihan, bukan pelanggaran pidana pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2015,
(c). Perbuatan melawan hukum lainnya.

Sehingga dalam rapat sentra Gakkumdu dengan Panwaslih, hanya dibolehkan menghasilkan 3 kesimpulan sebagaimana di atur dalam pasal 8 ayat 2. Tidak ada aturan, pembahasan sentra Gakkumdu dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kasus tindak pidana pemilihan tidak memenuhi persyaratan formil dan materil.

Berdasarkan pasal tersebut menurut Herman, notulen rapat sentra Gakkumdu dengan Panwaslih tanggal 7 Februari 2016 cacat hukum, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menutup kasus.

Dimana sebelumnya, divisi pelanggaran mengkaji kembali notulen rapat tersebut, sehingga Panwas baru mengetahui jika kesimpulan rapat sentra Gakkumdu salah, dan kasus harus dilimpahkan ke Polres Nias.

Kesalahan lainnya pada notulen rapat, Jaksa menandatangani notulen atas nama Kajari Gunungsitoli, sedangkan Kajari Gunungsitoli dalam perjanjian bersama adalah pembina. Seharusnya, notulen rapat ditandatangani atas nama Kasipidum selaku ketua pada penuntutan.

“Jika penyidik tetap bertahan tidak memproses kasus ini, saya akan membawa kasus ini ke Propam dan Komnas Ham, karena Polres Nias tidak memberikan penerapan persamaan hukum kepada saya sebagai warga negara yang seharusnya di berlakukan sama dihadapan hukum. Saya meminta Panwaslih Kota Gunungsitoli untuk mengembalikan berkas tersebut ke Polres Nias agar disidik,”tegas Herman melalui telepon seluler.

Sebelumnya, Kapolres Nias AKBP.Bazawato Zebua, SH, MH yang dihubungi melalui Humas Polres Nias Aiptu.Osiduhugo Daeli, di Mapolres Nias, Senin (15/1) mengakui, Polres Nias telah mengembalikan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pidana yang dilimpahkan Panwaslih Kota Gunungsitoli.

Laporan Herman Jaya Harefa, S.PdK sebagai ketua tim pemenangan Makmur dikembalikan kepada Panwaslih Kota Gunungsitoli karena tidak memenuhi unsur formil. Berdasarkan hasil rapat sentra Gakkumdu dengan Panwaslih tanggal 7 Februari 2016, disepakati pada berita acara jika laporan Herman Jaya Harefa, S.PdK tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli Ofredy Harefa, S.Si yang dihubungi wartawan, Senin (15/2) melalui telepon seluler. Menurut Ofredy, laporan tersebut telah dikembalikan sentra Gakkumdu ke Panwaslih dan dihentikan.

Sedangkan divisi penanganan pelanggaran, Panwaslih Kota Gunungsitoli Yamobaso Giawa melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (15/2) mengatakan, terkait pengembalian kasus tersebut oleh Polres Nias, dia menunggu petunjuk Ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli.

Langkah yang akan dilakukan pasca pengembalian kasus tersebut, adalah menyesuaikan dengan koridor maupun aturan yang ada. Mengenai sikapnya kepada Ketua Panwaslih Kota Gunungsitoli Ofredy Harefa, S.Si, saat ini dia sedang menunggu petunjuk pimpinan dari Bawaslu Sumatera Utara.(ih/ss/gs)

Kata kunci terkait:
pengadilan niaga Medan, pengadilan niaga kota medan

Lihat Juga

Labuhanbatu Kembali Raih Prestasi Dibidang Lingkungan Hidup

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Penghargaan terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera ...