Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Kajari Sibolga Penyuluhan Hukum Dana Desa Dan TP4
Jpeg

Kajari Sibolga Penyuluhan Hukum Dana Desa Dan TP4

 

                         “Kajari Sibolga : “Kami Tidak Menutup Mata, Ada 15 Lebih Kepala Desa Yang Di Laporkan”

 

Tapteng | suarasumut.com  –  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga Timbul Pasaribu SH mengatakan aspek hukum bagi Kepala Desa jelas tidak bisa lepas dari jeratan hukum.

“Kami memberikan peringatan kepada mereka, kalaupun salah, ada aspek hukumnya,” kata Kajari Sibolga terhadap wartawan selesai acara kegiatan penyuluhan hukum dana desa se kecamatan Pinangsori dan Badiri, Senin (23/10/2017), sekira pukul 12.00 Wib di sekitar aula kantor camat Pinangsori.

Timbul menambahkan, fungsi kehadiran pada penyuluhan Kejaksaan dan Polri dalam program ke tiga (3) presiden RI Jokowidodo tahun 2017 di wilayah hukumnya ini, salah satunya sebagai pengawal pembangunan dana desa.

“Kita ada dalam tim, yang namanya itu, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Dimana juga telah ada kesepakatan kerjasama Kementerian Desa dan pihak Polri dalam melakukan pengawalan pada Dana Desa itu,” ucap Timbul Pasaribu, yang dihadiri pihak Polres Tapteng.

Kajari mengungkapkan, penyuluhan yang dilakukan ini sudah menjalani 12 sampai dengan 13 desa di Kabupaten Tapteng, yang di mulai dari Kecamatan Manduamas.

Sejauh ini kata Kajari Sibolga, di Tapteng sudah ada 15 lebih kepala desa yang dilaporkan masyarakat bermasalah di wilayah hukumnya.

Akan tetapi, laporan yang diterima dari kalangan masyarakat dan lembaga itu ungkap Timbul, pihak kejaksaan negeri tidak bisa bertindak sebelum ada hasil audit dari inspektorat.

“Laporan itu di tahun 2015 dan 2016, ini menjadi acuan bagi kita. Kami tidak menutup mata, bagi rekan-rekan LSM dan wartawan, tolong berikan informasinya karena dalam keterbatasan waktu kita,”pinta Kajari.

Ia juga menegaskan, dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan itu tidak diperbolehkan berkaitan dengan satu keluarga pengelola desa, baik itu BPD, Bendaraha, Sekretaris, dan Aparat Desa (nepotisme).

“Tolonglah di laporkan terhadap saya seperti itu, saya tidak terima itu,” tutup Kajari Sibolga Timbul Pasaribu SH.

Hadir dalam penyuluhan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Anita Situmorang, pihak Polres Tapteng mewakili kapolsek Pinangsori, camat Pinangsori, camat Badiri, kepala desa, kepala dusun, serta mewakili masyarakat di dua kecamatan kabupaten Tapteng.(pahotan hutagalung/ss-tt)

Lihat Juga

KCBI “Bidik” Pungli Dan Korupsi SMPN I Berastagi

Berastagi | suarasumut.com  –  Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Kordinator Wilayah Sumut Dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.