Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Dairi ›› Kadisdik Dairi, Dana BOS Untuk Semua & Diawasi Bersama

Kadisdik Dairi, Dana BOS Untuk Semua & Diawasi Bersama

Dairi, suarasumut.com – Jumlah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang cukup besar berpotensi terjadinya penyelewengan dalam penggunaanya. “Hasil assessment kami menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS rentan penyelewengan,” ungkap Hulman S, Ketua LBH Sekolah.

Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan ketika merunut hasil laporan dari LBH Sekolah mengenai potensi penyelewengan dana BOS. Format penyelewengan yang umum terjadi mulai dari pembelian bahan-bahan yang tidak relevan dan tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian berlanjut kepada potensi mark-up dalam pembelian barang dan jasa.

“Terjadiya penyelewengan dalam penggunaan dana BOS seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk mengambil hak untuk menikmati pendidikan dasar,” jelas hulman. “Seharusya dana yang diselewengkan tersebut dapat digunakan untuk membiayai satu atau dua anak lainnya untuk dapat menyelesaikan pendidikannya,” lanjutnya.

Seperti contoh di SMP Negeri 1 Berampu, siswa dibebankan beli gorden Rp 5000,- per siswa dan beli souvenir rumah adat Rp 15000,- per siswa hal ini sangat memberatkan para orang tua siswa. Padahal dana BOS yang dikelola Kepala Sekolahnya, Ramayun Sitohang Rp 400 jutaan per tahun. Kami duga kepala sekolah dalam mengelolala dana BOS tidak tepat sasaran dan ada indikasi penyelewengan dana BOS selama dia menjabat kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Rosema Silalahi saat dikonfirmasi, Kamis (16/10) terkait pungli (pungutan liar) di SMP Negeri 1 Berampu mengatakan, akan segera memanggil kepala sekolahnya, kalau memang benar kebijakan Kepala Sekolah selalu memberatkan siswa dan kebijakan tersebut melanggar peraturan, akan dikenakan sanksi. ‘’Sudah saatnya Pendidikan di Kabupaten Dairi dibenahi, kalau kepala sekolah terbukti menyalahgunakan anggaran dari pemerintah, segera ditindak, dan kami akan segera memberantas pungutan-pungutan yang tidak jelas di sekolah-sekolah, ’’tegasnya

‘’Kami juga meminta kepada rekan-rekan pers, LSM , masyarakat, sama-sama mengawasi kinerja para kepala sekolah, apalagi menyangkut dana BOS dan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Khsusnya Masyarakat agar mengawasi penggunaan dana BOS yang dikeloala para kepala sekolah,”tegas Kadis.

‘’Karena Dana BOS adalah milik bersama, maksudnya, dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui institusi sekolah. Sehingga dana bantuan tersebut pada dasarnya adalah milik murid dan orang tua murid. Hanya saja dikelola oleh sekolah dan diwajibkan untuk tujuan pendidikan. Menyadari bahwa Dana BOS adalah milik bersama, maka penggunaannya pun juga harus diawasi bersama,”terang Kadis Pendidikan Kabupaten Dairi ini.

Juknis BOS yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan memberikan ruang untuk melakukan pengawasan oleh orang tua murid melalui media Komite Sekolah“Pengawasan sejak proses perencanaan dana BOS memungkinkan adanya kontrol terhadap penggunaannya. “Keterlibatan sejak perencanaan memungkinkan untuk meminimalisasi dan mengurangi potensi penyelewengan dana BOS dalam penyelenggarannya,” lanjutnya.

Nasib optimalisasi dana BOS terletak di tangan orang tua murid. Ketika orang tua murid turut serta mengawasi agaknya proses penyelewengan terhadap penggunaan Dana BOS dapat diminimalisir. Alhasil, cita-cita sekolah gratis 9 tahun dapat dengan pelan-pelan diwujudkan di Indonesia.(vd/ss/dr)

Lihat Juga

Meski Belum Tutup, Gudang CPO Di Labuhanbatu Kini Gunakan Gerbang Pagar, Diduga Untuk Kelabui Petugas

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Setelah diberitakan Seputar penampungan CPO yang beroprasi di Bulu Cina, Kecamatan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *