Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Kadis PPKAD Aswad Siregar : Tarif PBB Di Labuhanbatu Sudah Turun

Kadis PPKAD Aswad Siregar : Tarif PBB Di Labuhanbatu Sudah Turun

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Pemkab Labuhanbatu telah menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tingkat pedesaan dan perkotaan. Pemkab menurunkan tarif tersebut menampung aspirasi masyarakat atas beban pajak yang sangat tinggi dari usulan eksekutif tahun 2009 yang disahkan tahun 2011. PBB sempat naik hingga 300 persen dari sebelumnya.

“Pemkab Labuhanbatu telah merubah peraturan kenaikan tarif yang sangat signifikan, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 43 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,” sebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Labuhanbatu Aswad Siregar SE MAP didampingi Kabag Humasinfokom Drs Sugeng, Jum’at (23/10), di Kantor Dinas PPKAD.

Aswad Siregar merinci perubahan pada pasal 6, tariff PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut: PBB untuk NJOP sampai dengan Rp499.999.999, ditetapkan sebesar 0,12 % per tahun. PBB untuk NJOP Rp500.000.000 sampai dengan Rp999.999.999, ditetapkan sebesar 0,13 % per tahun. PBB untuk NJOP Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp1.999.999.999, ditetapkan sebesar 0,20 % per tahun. PBB untuk NJOP Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp2.999.999.999, ditetapkan sebesar 0,22 % per tahun.

“Pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan, kelebihan pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan yang telah dibayar Wajib Pajak (WP) sebelum pengesahan Perda ini, dikompensasikan pada pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan tahun berikutnya,” ungkap Aswad.

Sedangkan pada pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kompensasi, diatur dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 31 tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Tata Cara Realisasi Pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Aswad menambahkan, tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000, untuk setiap wajib pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Dia menghimbau seluruh lapisan masyarakat khususnya wajib pajak agar senantiasa membayar dan melunasi PBB Pedesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo, karena Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

“Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan,” ujarnya.(ab/ss/rp)

Kata kunci terkait:
daftar njop labuhanbatu, njop gunungsitoli, NJOP labuhanbatu, pajak bumi dan bangunan 2017 di labuhan batu, tarif bphtb labuhan batu utara, tarif pbb menurut peraturan daerah terbaru kabupaten labuhan batu rantau prapat, tarif pbb menurut perda kabupaten labuhan batu

Lihat Juga

Potensi Pasar Kentang Goreng Indonesia, Belgia Lirik Indonesia Sebagai Pasar Ekspor Utama Di Asia Tenggara

Jakarta | suarasumut.com – Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun ...