Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Kabag Kesra : Peniadaan Beasiswa Labuhanbatu Berdasarkan Regulasi

Kabag Kesra : Peniadaan Beasiswa Labuhanbatu Berdasarkan Regulasi

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Peniadaan bantuan beasiswa mahasiswa yang diterima diberbagai masuk PTN maupun beasiswa mahasiswa Prestasi di Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan regulasi yang ada.

Kabag Kesra Setdakab Labuhanbatu, Bangun Siregar beberapa waktu lalu ditemui Wartawan mengatakan, terhitung tahun 2017, bantuan beasiswa tidak lagi dilanjutkan pasca terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD.

Kata Bangun Siregar, dalam pasal 4 (4) disebutkan, pemberian hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam Permendagri itu juga disebutkan, hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakat berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia.

Permendagri itu juga, terang Bangun Siregar, menegaskan organisasi kemasyarakat yang berhak menerima dana hibah tersebut minimal 3 tahun telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia.

“Untuk memperkuat kebijakan dalam hal pemberian hibah itu, Setdakab Labuhanbatu telah membuat surat edaran bernomor : 903/1711/632/DPPKAD/2016 tertanggal 18 Mei 2016,” ujarnya.

Ditambahkan Kabag Administrasi Protokol Setdakab, Supardi Sitohang, keterpaksaan meniadakan bantuan beasiswa mahasiswa, disebabkan adanya peraturan yang terbit.

Namun, dikala bersamaan, pemerintah membuat program terbaru sekaitan pemberian baju seragam, batik dan pramuka secara gratis kepada pelajar yang baru masuk SD dan SMP Negeri.

Ditanya sekaitan ada kelompok masyarakat yang kerap memperbesar peniadaan bantuan beasiswa mahasiswa tersebut, Supardi menyebutkan itu hal yang biasa. Namun dimintanya agar juga mengetahui apa dasarnya.

“Boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi, tetapi sebaiknya yang riil. Saat ini, pemerintah sudah gerak cepat memikirkan perkembangan dunia pendidikan. Sangat wajar jika itu diapresiasi. Begitupun, nanti kami koordinasikan dengan TAPD,” sarannya.

Menanggapi itu, Ketua Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (Gemala), Amin Wahyudi berharap masyarakat jeli melihat kondisi kekinian. Jika diteruskan, tidak tertutup kemungkinan, Bupati maupun mahasiswa penerima akan berurusan ke ranah hukum.

Pasalnya lanjut Amin Wahyudi, pemberian hibah diluar ketentuan Permendagri nomor 14 tahun 2016, dapat dikategorikan/indikasikan korupsi yang notabene pemberi dan penerima sama-sama dinyatakan bersalah.

“Contohnya Bupati Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Program pemberian uang sekolah mahasiswa terpaksa dibatalkannya pasca aturan yang baru terbit terkait pelarangannya,” terangnya.

Kedepan saran Ketua Gemala itu, masyarakat harus lebih kritis santun dan positif serta memberikan jalan keluar guna menjadikan masyarakat Labuhanbatu semakin sejahtera dan hebat berdaya.

“Mari sama-sama memberikan masukan ataupun ide kreatif ke pemerintah, namun harus berdasar dan memahami, jangan asal berteriak. Kami melihat pemerintahan saat ini lebih terbuka,”terang Amin Wahyudi.(ab/ss-lb)

Lihat Juga

Capai Pelayanan Paripurna, RSUD Rantauprapat Gelar Bimbingan Dari KARS Pusat

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Demi meningkatkan pelayanan Prima untuk masyarakat, RSUD Rantauprapat rela mengadakan bimbingan ...