Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Jelang Pilkada, Politik Uang Dan Medsos Sulit Diawasi

Jelang Pilkada, Politik Uang Dan Medsos Sulit Diawasi

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara mengakui masih sulit mengawasi politik uang. Kendala ini disebabkan karena, sulitnya menentukan antara sedekah atau memberikan uang dan mengarahkan ke calon tertentu.

Memang, jelang pencoblosan adanya pasangan calon yang mendadak rajin ” bersedakah” sebelumnya tidak.

“Sulit membedakan saat ini, kenapa tiba-tiba pasangan calon rajin bersedakah. Nah, ini akan kita cermati, apakah ada politik uang disitu,” kata Hardi Munthe, Ketua Bawaslu Provinsi Sumut, Senin (21/9) sore dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif pilkada, di salah satu Hotel di Rantauprapat.

Hardi menuturkan, dari pengamatan Bawaslu, politik uang kerap terjadi disetiap daerah. Bahkan metode-metode yang dilakukan terbilang lebih maju 2 (dua) langkah dari sebelumnya dan berbeda-beda. Ia berharap partisipasi masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan hal tersebut ke panitia pengawas kecamatan atau panitia pengawas kabupaten.

“Sekarang ini, pengunaan politik uang lebih maju metodenya, dari menggunakan tim sukses untuk menyebarkannya hingga pengadaan acara pertemuan-pertemuan untuk mengarahkan kepada calon tertentu,” katanya.

Hardi menegaskan dengan melakukan sosialisi ke masyarakat mengenai dampak politik uang dan sanksi pidananya dapat menekan potensi kecurangan tersebut. “Setiap yang memberi dan menerima uang apabila terbukti ada sanksi pidananya,” katanya.

Sementara itu, divisi penanganan pelanggara Bawaslu Sumut, Julius Turnip menjelaskan, media sosial (medsos) dinilai sangat efektif sebagai sarana kampanye pasangan calon kepala daerah. Hal ini disebabkan, jaringan medsos yang sangat luas dan banyaknya penggunaan medsos saat ini.

Julius berpendapat, medsos sebagai sarana kampanye terbilang efektif bagi pengguna pemilih-pemilih muda dan bagi yang memiliki telepon canggih. Namun, tidak efektif bagi yang tidak menggunakan medsos, demikian hal tersebut akan tetap diawasi oleh Bawaslu apakah ada kampanye hitam seperti bersifat SARA (Suku, Ras dan Agama).

“Hal demikian dapat diproses secara hukum, apakah ada isi kontenya yang mengandung SARA,” katanya.

Dia menjelaskan, sangatlah sederhana dapat melacak siapa pemilik medsos dan pemilik akun palsu yang melancarkan kampanye hitam dengan melibatkan pihak penegak hukum. Hal ini dapat ditelusuri melalui dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia sering melakukan percakapan, hingga alamat email yang didaftarkan.

Menurutnya, medos atau akun palsu yang diketahui melanggar ketentuan dapat dijerat dengan UU ITE dan bisa mendapat sanksi pidana.

Terpisah, komisioner KPUD Labuhanbatu bidang hukum Ilham Maulana ketika dihubungi mengatakan, hingga saat ini belum ada pasangan calon yang memberikan medsos sebagai sarana kampanye. Jikalau ada, KPUD membatasi 3 (tiga) akun medsos resmi dari pasangan calon dan akan menyuratinya.

Selain itu, kata Ilham adanya akun-akun palsu seperti facebook dan medsos lainnya yang beredar mengatasnamakan pasangan calon, dinilai cukup menganggu.

“Hingga saat ini belum ada kami terima medsos resmi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhanbatu, seharusnya pada saat pendaftaran kemarin sudah dilampirkan” katanya, Selasa (22/9) siang.(ab/ss/rp)

Kata kunci terkait:
Hardi munthe

Lihat Juga

Kapolres : Anggota Polres Labuhanbatu Yang Beck-Up Judi Lapor Ke- Saya

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Polres Labuhanbatu terus gencar memburu pelaku perjudian diwilayah hukumnya. Terbukti dengan ...