Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Jadi PPK DAK 2014, Edi Mahfuz : Pasti Tandatangan Saya Dipalsukan

Jadi PPK DAK 2014, Edi Mahfuz : Pasti Tandatangan Saya Dipalsukan

Aek Kanopan, suarasumut.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2014 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dikelola secara terstruktur, sistematis dan massif.

Hal ini terungkap dari tata cara penggunaan anggaran ini yang seharusnya dikelola dengan cara swakelola, justru dikelola dengan cara membangun struktur kepengurusan di tingkat dinas. Padahal, sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), seharusnya dana ini dipergunakan dengan mekanisme swakelola.

Penelusuran wartawan, dalam pemanfaatan dana yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Labura tampak telah mengangkangi aturan main yang ada. Dinas Pendidikan malah dengan gamblangnya membentuk kepanitiaan khusus untuk mengelola dana yang juga khusus ini.

Salah satu bukti terorganisirnya oknum-oknum Dinas Pendidikan dalam mengelola anggaran ini dapat dilihat dalam berkas Rancangan Anggaran Biaya (RAB) rehabilitasi gedung sekolah, ditemukan adanya tandatangan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK).

Dalam berkas tersebut, yang bertindak sebagai PPTK adalah Rojali, dan yang mengambil bagian menjadi PPK adalah Edi Mahfuz, Spd yang merupakan Kasubbag Program pada Dinas Pendidikan Labura.

Padahal, sesuai petunjuk teknis, anggaran tersebut harus dipergunakan dengan cara swakelola, yakni harus dikerjakan secara transparan oleh pihak sekolah dan masyarakat melalui komite orangtua siswa di masing-masing sekolah penerima DAK tersebut.

Namun aneh, saat hal ini dipertanyakan kepada Edi Mahfuz yang nama dan tandatangannya tertera sebagai PPK dalam penggunaan anggaran swakelola ini, Mahfuz justru membantah. Mahfuz juga dengan lugas mengatakan bahwa dirinya tidak benar menjadi PPK dalam penggunaan anggaran DAK yang merupakan pekerjaan fisik. Ia hanya mengakui jika dirinya didaulat menjadi PPK anggaran tersebut pada paket pekerjaan pengadaan. “Yang ada PPK nya hanya pekerjaan yang sifatnya pengadaan, bukan fisik. Jadi tidak benar itu. Kalo ada nama saya jadi PPK dalam pekerjaan fisik, pasti tandatangan saya dipalsukan,” kata Mahfuz.

Ironis, meski mengaku tak pernah jadi PPK dalam pekerjaan fisik DAK, namun dalam berkas RAB salah satu sekolah penerima DAK, terlihat jelas disana nama dan tandatangan Edi Mahfuz sebagai PPK, dan tak lupa dibubuhi dengan stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Hasibuan, hingga berita ini ditulis tidak pernah berhasil ditemui di kantornya.(rz/ss/lu)

Kata kunci terkait:
edi mahfuz spd, Tanda tangan nama edi, tanda tangan pejabat edi

Lihat Juga

Kapolres: Preman Jalanan Di Wilkum Labuhanbatu Akan Tembak Ditempat.!

  Rantauprapat | suarasumut.com  –  Sebagai langkah dan upaya untuk terus menjaga Kondusifitas Wilayah hukumnya, ...