Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Izin PMKS PT. Nubika Jaya Dipertanyakan

Izin PMKS PT. Nubika Jaya Dipertanyakan

Kotapinang, suarasumut.com – Perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Nubika Jaya yang terletak di Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang diduga tidak memenuhi syarat, terkait izin dan sarana dan prasarana pembuangan limbah.

Muhammad Hasir Nasution (36) selaku Ketua dari salah satu anderbow Parpol, warga Kampung Makmur Kotapinang Kamis (5/6) mengatakan, sangat disayangkan atas sikap DPRD dan Pemkab Labusel terkait PMKS PT. Nubika Jaya yang diduga sarat dengan permasalahan tentang izin serta sarana dan prasarana pembuangan limbah yang berada di Desa Sismut kecamatan Kotapinang. Seharusnya DPRD serta pemkab Labusel dapat menindak tegas tentang permasalahan perusahaan yang selalu muncul kepermukaan bahkan dianggap tidak adanya iktikad baik dalam menyelesaikan permasalah kepada masyarakat. “Permasalahan selalu terjadi di PMKS PT. Nubika Jaya baik izin dan sarana prasarana pembuangan limbah tetapi DPRD dan pemkab Labusel tidak menindak tegas” Kata Hasir.

Dijelaskan Hasir, dari sekian banyak persyaratan perizinan pendirian sebuah PMKS seperti izin UKL – UPL / RKL – RPL / AMDAL, SIUPP, SITU, HGB, IMB pabrik, IMB perumahan, izin gangguan HO, izin pembangunan limbah cair (IPAL), izin radio, izin land Aplikasi, izin mesin-mesin pabrik dan izin timbangan diduga banyak yang bermasalah, ‘Tidak diperpanjang alias mati’.

“Jadi tak heran kalau PMKS PT. Nubika Jaya selalu didemo sekelompok masyarakat karena izin dan sarana prasarana pembuangan limbah,” katanya.

Hal senada, juga disampaikan salah seorang aktivis peduli Lingkungan, Irvan Ripai Nasution (30) warga Labuhan Kotapinang, melihat keberadaan pabrik terlihat jarak yang belum maksimal dari pemukiman penduduk bahkan tak heran kalau setiap pembuang limbah yang selalu dimanfaatkan masyarakat di aliran sungai selalu terjadi pencemaran.

Selain itu, perusahaan tersebut tidak patuh terhadap peraturan serta perundang-undangan bahkan tak heran kalau kewajiban selalu mengabaikan hak-hak masyarakat dalam artian perusahaan melanggar ketentuan yang berlaku. “Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 07 tahun 2007 jelas diabaikan perusahaan” tutur Irvan.

Sementara itu, aktivis lainnya Saiman Siregar (30) mengharapkan agar pihak DPRD dan pemerintah daerah harus kembali mengkoreksi kembali atas izin-prinsip perusahaan dari mana asal muasal sehingga perusahaan tidak mendapat tudingan miring dari sekelompok masyarakat karena dapat memperlihatkan izin yang mereka miliki. “Jadi kita berharap agar DPRD dan pemkab dapat menegakan peraturan atau perundangan di daerah otonom seperti Labusel saat ini,” tegasnya.

Secara terpisah, Humas PMKS PT. Nubika Jaya, Asep Tatang, ketika dikonfirmasi atas tudingan terhadap perusahaan mengatakan bahwa semua izin ada dimiliki PT. Nubika Jaya dengan singkat menjawab melalui seluler. “Semua izin ada dimiliki PT, Nubika Jaya,” katanya. (zr/ss/ls).

Kata kunci terkait:
PT Nubika jaya blok songo, minyak goreng palmata

Lihat Juga

MUI Dan Polisi Berperan Sebagai Pemersatu Bangsa

Padangsidimpuan | suarasumut.com – Peran serta ulama dan instansi kepolisian menjadi modal utama untuk menyatukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.