Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Hutan Mangrove , Terumbu Karang Dan Hutan Lindung Rusak, Pemkab Surati PT Nauli Sawit Dan Grupnya

Hutan Mangrove , Terumbu Karang Dan Hutan Lindung Rusak, Pemkab Surati PT Nauli Sawit Dan Grupnya

TAPTENG | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta PT. Nauli Sawit dan grupnya hentikan Aktivitas diluar Hak Guna Usaha (HGU) sebelum ada izin dari Pemda. Khusus Kecamatan Andam Dewi telah mengirimkan surat Pemberitahuan ke PT Nauli Sawit untuk menghentikan sementara kegiatan dan aktivitas diluar HGU. Apabila beroperasi di luar HGUnya Pemkab Tapteng akan mengambil tindakan mencabut izin prinsip dan izin lokasi di semua wilayah operasionalnya, Sabtu (17/3/2018).

Sebelumnya, Bupati Tapteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Rabu, 28 Februari 2018 yang lalu dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Tapteng, Dinas Instansi Terkait, Instansi Vertikal dan Pihak PT. Nauli Sawit dengan tegas meminta apabila ada lahan yang dikuasai oleh PT Nauli Sawit diluar HGU tapi belum memiliki izin prinsip dan izin lokasi dari Pemkab Tapteng agar menghentikan kegiatan, ketentuan ini juga berlaku bagi PT TAS maupun perusahaan perkebunan sawit lainnya yang ada di Tapteng.

“Jangan melakukan aktivitas diluar HGU yang belum memiliki izin lokasi karena bertentangan dengan ketentuan perundang undangan agraria yaitu Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin Lokasi, Pasal 2 ayat 2) berbunyi sebagai berikut Pemohon izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum lzin Lokasi yang ditetapkan,” kata Bakhtiar.

“Kembali kami mengingatkan PT Nauli Sawit agar tidak merusak lingkungan di Andam Dewi sesuai dengan hasil Reses I DPRD Tapteng, diduga PT Nauli Sawit merusak hutan mangrove dan terumbu karang atau pun hutan lindung lainnya, tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku dan meminta DPRD Tapteng mengadukan PT Nauli Sawit ke Pihak yang berwajib,”pinta Bakhtiar.

Selanjutnya ditekankannya, apabila ada aspek dan hal hal lain yang dicurigai dari PT Nauli Sawit diduga bekerja diluar HGU tanpa memiliki izin, akan dibentuk Tim Terpadu anggarannya di tampung di P APBD Tahun 2018 dan meminta Badan Pertanahan (BPN) Tapteng mengukur ulang HGU PT Nauli Sawit dan lahan yang dikuasai PT Nauli Sawit dan diluar izin yang berlaku.

“Kita juga minta kepada PT Nauli Sawit dan perusahaan yang lain yang belum memiliki izin prinsip agar tidak melakukan kegiatan sebelum Surat Izin Prinsip dikeluarkan Pemkab Tapteng, ikuti prosedur, taati peraturan yang berlaku jangan seperti PT Nauli Sawit, muncul dulu persoalan baru mengurus Izin Prinsip, saya pastikan sepanjang ada masalah Izin Prinsip tidak akan dikeluarkan,”tegas Bakhtiar.

“Untuk itu kepada seluruh perusahaan perkebunan sawit, diminta pertama jangan coba coba melakukan kegiatan di lokasi sebelum ada izin prinsip di keluarkan Pemkab Tapteng, Kedua Jangan coba coba merusak hutan mangrove, merusak terumbu karang dan hutan lindung apabila terbukti selaku Bupati Tapteng bersama sama DPRD Tapteng akan melaporkan ke Pihak Berwajib, semua harus terang benderang tidak boleh ada yang dirugikan baik Pihak Pemerintah, masyarakat termasuk ekosistem mangrove dan terumbu karang jangan sampai ada yang dirusak oleh karena kepentingan Perusahaan semata,”ujarnya.

PT. Nauli Sawit diduga melakukan kegiatan di lahan masyarakat dan garis sempadan atau jalur hijau sungai . Kita tidak mau keberadaan PT. Nauli Sawit, PT TAS dan perusahaan perkebunan lainnya hanya menguntungkan mereka sendiri, namun seharusnya keberadaan Perusahaan Harus mampu mensejahterakan masyarakat jangan malah sebaliknya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. (Ril IP/ss-tt)

Lihat Juga

Medan - Semenjak dibukanya proses pendaftaran Bakal Calon (Balon) DPD RI dari Dapil Sumutera Utara yang akan maju pada Pemilu serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, sudah ada tiga belas kandidat yang datang menyerahkan berkas syarat dukungannya. WTP Simarmata menyerahkan dukungan sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI di hari keempat dan pendaftar kesebelas di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumut, Rabu (25/4/2018) yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Sumut Dr Iskandar Zulkarnain WTP Simarmata mendaftarkan diri dengan didampingi Ketua Tim Ir Tumpal Simarmata dan sejumlah tim suksesnya dan simpatisan dimana terlebih dulu menandatangani pendaftaran. WTP Simarmata menyerahkan bukti dukungan fotokopi dukungan KTP masyarakat ke KPU Provinsi Sumut sebanyak 4671 lembar yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota. Penerimaan pendaftaran balon DPD ke KPU Sumut itu secara resmi sudah dibuka Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Usai dibuka selanjutnya dilakukan penyerahan berkas kepada KPU Sumut untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan dukungan oleh tim yang dibentuk KPU Sumut. Usai mendaftar, WTP Simarmata mengatakan, dirinya optimis akan lolos sebagai peserta calon Anggota DPD RI Dapil Sumut. Bahkan niatnya maju anggota DPD RI tersebut lantaran mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Agama, Akademisi, Organisasi dan Masyarakat. “Untuk menjalankan perjuangan ini, sambung WTP, pihaknya sudah membentuk tim pemenangan di setiap daerah kabupaten/kota dan termasuk tim penghubung (LO) yang tugasnya selalu memantau di KPU provinsi baik ada hal-hal kekurangan yang harus dilengkapi,” imbuhnya. WTP Simarmata juga meminta warga masyarakat untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan Pemilu Damai sesuai perundang-undangan. Menurut Edward Hs. Siallagan, WTP Simarmata sebagai bakal calon anggota DPD RI karena sosok dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan melihat situasi dan kondisi bangsa saat ini. "Disamping memang mendapat dukungan dari tokoh agama, akademisi, organisasi dan masyarakat agar dirinya mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara, khususnya Sumatera Utara, pungkas Sekjen DPP Punguan Siallagan Indonesia (Parsibor). Informasi yang diperoleh, sejauh ini sudah ada 13 balon DPD RI yang menyerahkan mandat ke KPU Sumut. Pengumuman penyerahan syarat dukungan balon DPD ini berdasarkan Peraturan KPU No.5/2018 sudah dibuka sejak 26 Maret-8 April 2018 di kantor KPU Sumut. Sedangkan dari tahapan yang sudah berlangsung, pada 22 April-26 April 2018 sudah harus menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagai balon anggota DPD RI. Turut ikut Ketua Umum DPD Punguan Siallagan (Parsibor) Kota Medan Sekitarnya, Raswin Siallagan, S.Sos, Drs Saragi Simarmata MM Sekretaris Punguan Simataraja Kota Medan sekaligus Calek DPRD Kota Medan Dapil 3 (Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur) dari Partai Nasdem. Pengurus DPP Punguan Simataraja Indonesia diantaranya, John Wenson Simarmata, Rinton Simarmata, Richard Simarmata, Dosi Raja Simarmata, Lazarus Bona Simarmata, Abdon Simarmata STh dan Uba Simarmata. (js)

Korem 023/KS Gelar Samapta Periodik Semester Satu

Sibolga | suarasumut.com  –  Prajurit Korem 023/KS sedang melaksanakan samapta periodik semester satu di lapangan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *