Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Hakim PN Rantauprapat Bebaskan Terdakwa Perusak Hutan

Hakim PN Rantauprapat Bebaskan Terdakwa Perusak Hutan

Rantauprapat-suarasumut.com  –  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat diketuai Fitriadi dengan 2 hakim anggota, Mince dan Taufik membebaskan terdakwa perusakan hutan, Hamka Hasibuan (29) warga Desa Gunung Manaon, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Menurut Majleis Hakim, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak cermat, tidak jelas, dan tidak terang.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Rabu (1/10), sidang perkara Hamka Hasibuan dilakukan pada bulan Januari 2013 digelar kemarin di PN Rantauprapat sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam persidangan, terdakwa Hamka Hasibuan didakwa melakukan tindak pidana perusakan hutan yang dilakukannya pada 14 Januari 2013, sementara dasar hukumnya baru berlaku pada 06 Agustus 2013.

Dakwaan I, Hamka Hasibuan dijerat dengan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah UU Nomor 19 Tahun 2004, junto Pasal 50 ayat (3) huruf “a” dan huruf “b” UU Nomor 41 Tahun 1999, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan dakwaan II, Hamka Hasibuan dijerat Pasal 94 ayat (1) huruf “a” dan huruf “b” UU Nomor 18 Tahun 2013.

Melalui penasehat hukumnya, terdakwa Hamka Hasibuan menyampaikan keberatannya atas dakwaan JPU, Naharuddin yang menerapkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebab, tindak pidana yang dilakukan oleh Hamka sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

Selain itu, perkara tindak pidana yang didakwakan terhadap Hamka Hasibuan merupakan domain hukum perdata. Oleh sebab itu, Hamka Hasibuan melalui penasehat hukumnya menilai perkara yang diajukan JPU tersebut merupakan tindakan hukum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak terang.

Atas keberatan yang disampaikan Hamka Hasibuan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Fitriadi menyampaikan pendapat yang sama. Majelis Hakim menyebutkan, dakwaan yang diterapkan oleh JPU, Naharuddin kepada terdakwa Hamka Hasibuan telah melanggar prinsip kepastian hukum dan bertentangan dengan azas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHPidana. “Majeis Hakim sependapat bahwa perkara tersebut bukan domainnya hukum pidana, melainkan domainnya hukum perdata. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan Jaksa membebaskan terdakwa dari tahanan dan mengembalikan berkas kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat,” kata Humas PN Rantauprapat, Arman Siregar saat ditemui diruang kerjanya.

Pantauan suarasumut.com kemarin, vonis bebas yang diputus Majelis Hakim, Fitiradi, Taufik, dan Mince terhadap terdakwa Hamka Hasibuan membuat suasana penuh haru. Terdakwa Hamka yang sedang disidang itu dengan serta merta mengapus tetesan air mata dipipinya. Rasa haru itu juga terjadi pada sang istrinya yang setia mengikuti persidangan. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Kapolres: Preman Jalanan Di Wilkum Labuhanbatu Akan Tembak Ditempat.!

  Rantauprapat | suarasumut.com  –  Sebagai langkah dan upaya untuk terus menjaga Kondusifitas Wilayah hukumnya, ...