Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Hakim PN Batalkan Putusan BPSK Kota Tebingtinggi

Hakim PN Batalkan Putusan BPSK Kota Tebingtinggi

 

Siti Khairani Akan Tempuh Jalur Hukum Pidana”?

 

Tebingtinggi | suarasumut.com – Sidang perdata PT. BFI Finance Indonesia Tbk, yang beralamat di Jalan Kartini No.48 E Kota Pematang Siantar dengan ahli waris Junaedi Pramana Windu yaitu Ibu Siti Khairani Nasution yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Linkungan IV Kelurahan Sri Padang kota Tebingtinggi berlangsung menegangkan, disaksikan elemen masyarakat, LSM, dan para jurnalis meliput kegiatan persidangan tersebut, Kamis tanggal (11/2) di Pengadilan Negeri Kota Tebingtinggi.

Dalam pantauan kru media sidang yang ke-5 yakni tentang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Sangkot L. Tobing SH, MH ditambah 2 hakim anggota dan 1 panitera. Adapun hasil keputusan sidang hakim memutuskan bahwa keputusan BPSK Tebingtinggi cacad hukum dan batal demi hukum.

Saat awak media suarasumut.com coba konfirmasi kepada Hakim Ketua Sangkot L. Tobing diluar sidang, beliau menegaskan bahwa gelar sidang yang dipimpinnya dengan gugatan PT. BFI kepada Titi Khairani ahli waris Junaedi Pramana Windu bukan masalah konsumen tapi itu adalah masalah perjanjian. “Oleh karena itu keputusan BPSK Kota Tebingtinggi cacad hukum dan batal demi hukum,”ujar Hakim Ketua.

Menanggapi putusan sidang, Siti Khairani merasa kecewa dan mengatakan, bahwa dia tidak mendapatkan keadilan di Pengadilan Kota Tebingtinggi. Beliau akan menempuh jalur hukum pidana untuk menyelesaikan dan mendapatkan hak-hak hukumnya lebih jauh.

Siti Khairani menuturkan kronologis kejadian kepada media dimana sebenarnya hak dia sebagai ahli waris dari suaminya yang sah untuk klaim asuransi jiwa yang tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan. “Esensinya itu dasar hukum dan dasar hukumnya saya lapor ke BPSK Kota Tebingtinggi,”jelasnya kepada awak media.

“Kewajiban saya atau pun suami saya sebagai konsumen telah dipenuhi. Adapun kronologis rinci kejadian perkaranya yaitu ketika suami saya Junaedi Pramana Windu pada tanggal 28 Mei 2015 ada menjaminkan BPKB mobil Toyota Innova XW 42 dengan nomor polisi BM 1921 MD atas nama Junaedi kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, cabang Pematang Siantar. Dengan fasilitas menerima pembiayaan sebesar Rp 147.000.000 dan PT. BFI telah memasukkan suami saya menjadi anggota asuransi jiwa Signa dan juga asuransi kecelakaan PT. Sinar Mas yang kesemuanya telah disepakati oleh Junaedi dengan membayar premi Rp 474.000 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 143.536.000 sembari kewajiban cicilan kredit dipenuhi tepat waktu sesuai perjanjian dan telah berjalan 3 bulan. Namun malang tak bisa ditolak tanggal 28 Agustus 2015 suami saya meninggal dunia dengan bukti otentik lengkap dengan keterangan dokter, saya laporkan kepada PT. BFI agar mendapatkan klaim asuransi jiwa dengan kematian suami saya tersebut secara hukum cicilan kredit suami saya telah selesai dengan keluarnya asuransi jiwa yang ditanggung dari PT. Asuransi jiwa Signa yang diurus langsung dengan 1 paket kontrak dengan PT. BFI . Namun kenyataannya klaim asuransi tak kunjung cair dan pembebanan kredit tetap ditimpahkan kepada saya sebagai ahli waris dari suami saya alm. Junaedi Pramana Windu. Ditambah lagi saya di sodorkan 1 berita acara untuk ditanda tangani dengan lembar yang telah ditanda tangani alm. suami saya, tapi saya duga dipalsukan oleh pihak PT. BFI, ujarnya. Saya melihat ada yang tidak beres ditambah lagi PT. BFI dan PT. Signa satu kontraknya. Ada apa ini semuanya ? sebagai warga negara yang taat hukum yang mana saya berdomisili di Kota Tebingtinggi, saya mengadu ke BPSK Kota Tebingtinggi untuk menyelesaikan masalah dan keputusannya saya dimenangkan. Namun PT. BFI menggugat saya di Pengadilan Negeri Tebingtinggi dan hasilnya keputusan BPSK Tebingtinggi dibatalkan. Sementara sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan bukti polis asuransi yang telah dijanjikan PT. BFI kepada suami saya. Saya akan menempuh kejalur Hukum Pidana, untuk dapatkan keadilan hukum,” paparnya.

Ditempat terpisah pengamat hukum sekaligus praktisi hukum Kota Tebingtinggi Erdi Wilis SH, ketika diminta suarasumut.com komentarnya tentang keputusan Hakim PN Kota Tebingtinggi. Erdi Wilis sangat menyayangkan atas keputusan tersebut, yang mana membatalkan keputusan BPSK Kota Tebingtinggi. “Ini masalah konsumen dengan bukti kewajiban membayar premi asuransi terutama asuransi jiwa dan itu pokok masalah, namun hak mendapatkan polis asuransi tersebut tidak dapat ditunjukkan dalam sidang BPSK dan konsumen merasa dirugikan, oleh karena itu PT. BFI wajib bertanggung jawab menyelesaikan hak Siti Khairani dengan segala bentuk konsekuensinya,”tegasnya secara diplomasi.(ag/ss/tt)

Kata kunci terkait:
tebing tinggi, bpsk batubara 2016, Bpsk batu bara, bpsk batubara, putusan BPSK, putusan bpsk batal demi hukum, menggugat putusan bpsk, bpsk kota medan, BPSK kab labgkat, alamat bpsk batubara

Lihat Juga

Labuhanbatu Kembali Raih Prestasi Dibidang Lingkungan Hidup

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Penghargaan terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera ...

  • Irfan Syahputra

    Apabila telah menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK, seharusnya tidak dapat lg diajukan gugatan ke pengadilan negeri karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat (lihat Pasal 54 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen). Adapun upaya hukum yg bisa dilakukan oleh pihak yg tidak menerima putusan BPSK menurut Pasal 56 ayat 2 UU NO. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah mengajukan KEBERATAN ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan yg dikeluarkan oleh BPSK. Untuk membatalkan putusan BPSK harus memenuhi syarat-syarat yg ada pada Pasal 6 ayat 3 PERMA NO. 1/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima ataupun menolak KEBERATAN yg diajukan oleh pihak yg tidak menerima putusan BPSK. Maka, berdasarkan ketentuan peraturan yg telah dipaparkan tersebut diatas, ibu Siti Khairani dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan dalil bahwa Pengadilan Negeri Tebingtinggi secara nyata telah melebihi kewenangannya dalam mengadili perkara a quo (ultra vires).