Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Didukung Anggota, H Edimin : Paripurna Ranperda PjP APBD 2015 Labusel Ilegal

Didukung Anggota, H Edimin : Paripurna Ranperda PjP APBD 2015 Labusel Ilegal

Kotapinang | suarasumut.com  –   Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Penggunaan (PjP) APBD T.A 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilaksanakan secara maraton oleh sejumlah anggota Dewan sejak, Selasa (6/9) malam lalu, dituding ilegal.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, H. Edimin dalam konferensi pers di Hotel Royal Permata, Torgamba, Rabu (7/9) sore. Hadir pada konferensi itu Ketua DPC Gerindra Kab. Labusel Arwi Winatha, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Tulusma Hutahuruk dan M. Romadhon.

Tudingan itu dilontarkan,  H.Edimin bukan tanpa alasan. Pada Senin (5/9) lalu Pimpinan Dewan yakni dirinya sendiri dan Chairul Harahap mengadakan rapat bersama Kepala Sekretariat DPRD Labusel, Riswanto. Dari rapat tersebut sepakat digelar Badan Musyawarah (Bamus). Dan oleh Ketua DPRD, Sekwan pun membagikan undangan yang sudah ditandatangani Ketua DPRD Labusel kepada anggota Bamus. Agar anggota Bamus dapat hadir dalam rapat Bamus tanggal 6 September 2016 pukul 09.00 WIB dengan agenda penjadwalan nota pengantar Laporan Keuangan Bupati.

“Itu agendanya, lalu muncullah persoalan sekitar pukul 14.00 Wib, Chairul mengajak saya untuk menghadiri rapat Bamus, dengan alasan anggota telah hadir dan memenuhi kuorum,” ucap H.Edimin.

Karena tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, H.Edimin tidak setuju dengan ajakan Chairul dan menolak untuk hadir. Walaupun Ketua DPRD H.Edimin tidak setuju, mereka tetap paksakan untuk Bamus. “Dan dari Bamus, Senin (5/9) pukul 14.00 Wib yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Chairul Harahap tersebut diputuskanlah tiga agenda. Pertama, membahas surat masuk tentang pergantian Ketua DPRD. Kedua, mengenai Laporan Keuangan. Ketiga, paripurna hasil reses Dewan, yakni pukul 10:00 Wib, pukul 14:00 Wib dan pukul 16.00 Wib,”katanya.

Anehnya, lanjut H.Edimin, pada 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib anggota Dewan baru menerima undangan yang ditandatangani Wakil Ketua Chairul tertanggal 5 September untuk Paripurna pukul 10.00 Wib dengan agenda pergantian pimpinan DPRD.

“Ya jelas dong kita tidak mau. Bamus yang dipimpin Chairul tidak sah, karena tidak sesuai Tatib DPRD. Paripurna yang mereka laksanakan itu ilegal dan cacat hukum,”tegasnya.

Dalam kesempatan itu, M.Romadhon menyampaikan, bahwa dia sudah memberitahukan kepada kawan-kawan anggota dewan yang mengikuti Paripurna tersebut bahwa itu itu ilegal dan tidak sah. “Apa lagi Ketua DPRD sudah mengatakan dengan tegas bahwa itu ilegal, dengan argumentasi bahwa sudah adanya kesepakatan antar pimpinan,” ucapnya.

Sementara seluruh anggota Bamus dari Fraksi Partai Golkar, sebut Tulusma Hutahuruk sudah diperintahkan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tidak hadir. Demikian juga paripurna yang dilaksanakan pada 6 September yang merupakan hasil Bamus yang dipimpin Chairul tersebut juga dilarang untuk dihadiri. “Pada 3 September 2016 DPD Partai Golkar rapat dengan anggota Fraksi membicarakan agar turut membahas PjP APBD 2015. Ini artinya kami tidak alergi, bahkan saya pada rapat 5 Agustus lalu telah meminta kepada DPRD untuk menyurati Bupati agar segera menyerahkan PjP APBD 2015 untuk dibahas dan sesuai Tata Tertib,”katanya.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini telah mencoreng kewibawaan lembaga DPRD. “Saya menghimbau kepada seluruh anggota Dewan yang masih ngotot mengikuti paripurna ilegal tersebut, agar kembali ke jalan benar yang sesuai Tata Tertib,”tutupnya.(zr/ss-ls)

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...