Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Gilbert Pasaribu: Mutasi, Rotasi Pejabat Tapteng Dinilai Cacat Hukum
Ket Foto : Gilbert Pasaribu, Kabid. Litbang Dan Investigasi DPP KITA-PD
Ket Foto : Gilbert Pasaribu, Kabid. Litbang Dan Investigasi DPP KITA-PD

Gilbert Pasaribu: Mutasi, Rotasi Pejabat Tapteng Dinilai Cacat Hukum

Tapteng | suarasumut.com   –  Terkait mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani beberapa hari terakhir ini menjadi perhatian yang serius bagi seluruh elemen masyarakat.

Termasuk itu kembali ditanggapi Kepala Bidang Litbang dan Investigasi Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah ( KITA – PD ) Gilbert Pasaribu.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan perlu dilakukan tahapan evaluasi secara kritis dengan melakukan metode pendekatan ilmu perundang-undangan.

“Hasil riset dan penelitian DPP KITA-PD menyimpulkan, bahwa keputusan Bupati Tapteng tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan keputusan tersebut keliru,” tulis Gilbert dalam press releasenya terhadap suarasumut.com, Kamis (30/11/2017)

Dijelaskannya, bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 224 ayat 2 bupati/walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ayat 3 itu dijelaskan, pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” sebutnya.

“Maka dengan acuan tersebut keputusan Bupati Tapanuli Tengah yang melantik camat sangatlah keliru,” terang Gilbert.

Diungkapkan, bahwa beberapa camat yang dilantik itu berasal dari latar belakang guru, yang tidak menguasai pengetahuan teknis pemerintahan seperti yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

“Disisi lain pencopotan 2 SKPD yang sebelumnya diangkat melalui lelang jabatan telah menyalahi prosedural, sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Disebutkan, bahwa pejabat yang diangkat melalui hasil lelang jabatan sekurang-kurangnya dalam tempo waktu 2 tahun, itu tidak boleh dicopot,” tegas Kabid Litbang dan Investigasi DPP KITA-PD ini.

Mencermati perintah UU No 23 Tahun 2014, ditegaskannya bahwa keputusan bupati tersebut dianggap keliru dan cacat hukum.

Sebagai bahan pertimbangan, Kabid Litbang Dan Investigasi DPP KITA-PD ini menekankan, agar bupati Tapteng segera melakukan evaluasi terhadap keputusan undang-undang.

“Ya, Ini harus dievaluasi, dengan mempertimbangkan perintah undang-undang tersebut,” jelas Gilbert (ph/ss-tt)

 

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...