Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Gelar RDP, Pimpinan DPRD Serobot Tugas Komisi

Gelar RDP, Pimpinan DPRD Serobot Tugas Komisi

Rantauprapat, suarasumut.com – Hanya bermodalkan rasa peduli terhadap pendapatan daerah, pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu diketuai Dahlan Bukhori gelar rapat dengar pendapat (RDP) umum dengan sejumlah perusahaan, tanpa melalui usulan komisi-komisi. Padahal, sesuai ketentuannya, RDP merupakan tugas dari komisi-komisi di lembaga perwakilan rakyat daerah ini.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Senin (23/2), dalam kurun sepekan terakhir, Ketua DPRD Labuhanbatu melayangkan surat undangan gelar RDP kepada pihak manajemen perusahaan-perusahaan. Sesuai surat undangan nomor: 005/146/DPR/2015 tanggal 17 Februari 2015, Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori akan melakukan gelar RDP bersama Direktur Utama PT Indo Sepadan Jaya. “Bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, pukul 14.00 WIB. Tempat ruang rapat ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu,” kata Dahlan Bukhori melalui surat itu.

Melalui surat nomor nomor: 005/146/DPR/2015, Dahlan menyebutkan, RDP bersama Direktur PT Indo Sepadan Jaya digelar untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah. Potensi itu disebutkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sector Pajak, pajak BPHTB, dan pajak penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29.

Tak tanggung-tanggung, untuk gelar RDP itu, Dahlan meminta Direktur Utama PT Indo Sepadan Jaya agar membawa data sertifikat beserta peta HGU, izin prinsip dan izin lokasi usaha, dan hektar statemen. Selain itu, Direktur Utama PT Indo Sepadan Jaya juga diminta untuk membawa, bukti pembayaran PBB 2012 hingga 2014 dilengkapi dengan SPOP dan LSPOP, BPHTB, Pph Pasal 25 dan Pasal 29, serta Akta Penidirian Perusahaan.

Terkait dasar dilakukannya RDP secara tertutp dengan pihak perusahaan-perusahaan, Dahlan Bukhori yang dikonfirmasi via selulernya enggan menanggapi sekalipun nada dering panggilan masuk berdering berulang-ulang. Demikian juga saat dikonformasi melalui short massage service (SMS), Ketua DPRD Labuhanbatu itu tetap bersikap bungkam.

Sesuai Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang RDP umum merupakan tugas dari Komisi untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas permintaan komisi maupun pihak lain. Namun faktanya, RDP umum yang digelar di ruang rapat Ketua DPRD, Dahlan Bukhori itu tanpa permintaan komisi maupun pihak lainnya.

Secara jelas Pasal 65 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, RDP umummerupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Tentunya, RDP yang digelar secara tertutup di ruang rapat ketua DPRD tanpa melalui permintaan komisi maupun masyarakat merupakan kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, Terlebih lagi, sesuai Pasal 69 ayat (1), RDP umum merupakan rapat DPRD yang bersifat terbuka. ( ls/ss/lb)

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...