Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Gara-Gara “Pelit” Informasi BPN Labuhanbatu Berujung Ke PTUN

Gara-Gara “Pelit” Informasi BPN Labuhanbatu Berujung Ke PTUN

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Permohonan berbagai informasi oleh Andi Khoirul Harahap warga Rantauprapat ke kantor BPN Labuhanbatu, akhirnya berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Ditemui di Rantauprapat, Senin (17/4) Andi Khoirul mengatakan, awalnya dia pada 9 Juni 2016 silam meminta berbagai informasi perjalanan kegiatan di BPN Labuhanbatu.

Namun keesokannya, pihak BPN Labuhanbatu melalui suratnya bernomor 600/754/VI/2016 menolak menerangkan semua informasi yang dibutuhkan itu sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padahal ujarnya, informasi yang dimintanya diantaranya, besaran anggaran Prona yang bersumber dari APBN atau APBD beserta daftar rincian realisasi anggaran yang dipergunakan, daftar sertifikat Prona yang diterbitkan.

Selanjutnya, rincian penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam maupun luar daerah dan daftar rincian penerimaan negara bukan pajak. “Inikan hal lumrah,”sebut Andi Khoirul.

Akibat enggannya BPN Labuhanbatu membuka informasi umum tersebut, maka dirinya mengajukan penyelesaian sengketa ke KIP Sumut pada 30 Agustus 2016.

Setelah proses beberapa kali persidangan, akhirnya majelis KIP Sumut mengabulkan 9 dari 11 permohonan dan memerintahkan kepada BPN Labuhanbatu untuk menyerahkan semua informasi yang diminta Andi Khoirul.

Putusan KIP Sumut itu bernomor 08/PTS/KIP-SU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Namun, BPN Labuhanbatu keberatan atas keputusan KIP yang mengabulkan permohonan saya. Keberatan itu mereka ajukan ke PTUN Medan,” jelasnya.

Atas gugatan BPN Labuhanbatu ke PTUN Medan, lanjut Andi Khoirul, dirinya sudah menyampaikan jawaban dan perlawanan melalui PTUN Medan tertanggal 5 April 2017. Hingga kini, dirinya masih menunggu panggilan sidang oleh PTUN Medan.

Lebih jauh dipaparkan Andi Khoirul Harahap, keberataan BPN memberikan informasi adalah merujuk Pasal 13 Peraturan Kepala BPN RI nomor 6 tahun 2013 sekaitan informasi yang dikecualikan.

“Padahal, informasi yang saya minta itu merupakn data yang umum diketahui masyarakat banyak dan tidak logika jika itu pun dirahasiakan. Jika itu saja dirahasiakan, mau bagaimana lagi sistem keterbukaan informasi kita,” herannya.

Hingga kini, pihak BPN Labuhanbatu belum berhasil dimintai tanggapan sekaitan permasalahan tersebut. (ab/ss-lb)

Lihat Juga

Pembentukan Karakter Dan Pengenalan Budaya, Unimed Latih Anak Usia Dini

Medan | suarasumut.com  –  Pendidikan karakter dan pengenalan budaya merupakan hal yang mutlak yang diberikan ...