Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Fraksi Gerindra Kritisi LKPJ Bupati Labusel T.A 2015 Diparipurna

Fraksi Gerindra Kritisi LKPJ Bupati Labusel T.A 2015 Diparipurna

Kotapinang | suarasumut.com  –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Laksanakan Sidang Paripurna Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015, di Aula Kantor DPRD jalan Lintas Sumatera Utara Lingkungan Bedagai Kotapinang, Selasa (26/4).

Sidang Paripurna dihadiri Wakil Bupati Drs. Kholil Jufri, Ketua DPRD H.Edimin, Sekdakab Zulkifli.Sip.MM, Kapolsek Kotapinang Kompol Alvin Saragih, Danramil 11/Kotapinang Mayor Ertiko, perwakilan dari Kejaksaan Rizallahi.SH, para anggota Dewan dari ke lima fraksi, kepala SKPD dan Kepala Badan Pemerintah.

Sidang Paripurna dibuka Ketua DPRD Labusel H.Edimin, dan dilanjutkan dengan Laporan Nota Pengantar LKPJ TA 2015 yang disampaikan Wakil Bupati Labusel Drs.Kholil Jufri. Pada penyampaianya Wabub sempat meminta maaf atas ketidakhadiran Bupati H.Wildan Aswan Tanjung.SH.MM, dikarenakan sedang ada tugas diluar kota.

Sebelum membacakan laporanya Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 2015 yang lalu. “Pemerintah sudah banyak membangun namun masih banyak kekurangannya, dan kami menyadari kondisi tersebut, dan kami atas pemerintah akan berupaya untuk memperbaikinya.”ucapnya”.

Sementara Pandangan Umum Seluruh Fraksi dapat menerima Nota Pengantar LKPJ Bupati Labusel T.A 2015, Namun masih perlu adanya pembahasan baik lintas komisi maupun Pansus, seperti pandangan umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan ‘Syahdian Purba”, mengutarakan dengan mengkritik tentang dokumen laporan Nota Pengantar LKPJ Bupati T.A 2015′ tetapi Fraksi Gerindra tetap mengapresiasi Nota Pengantar LKPJ TA 2015 yang disampaikan Wakil Bupati, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibenahi, demikian juga halnya tentang kinerja antara DPRD dan Pemerintah harus tetap bersinergis.

Lanjut Syadian, ada kejanggalan beberapa laporan Dokumen LKPJ yang harus kembali di croscek atau diperiksa seperti masalah ekonomi makro Labusel. “Laporan LKPJ tahun 2015 tidak ada bedanya dengan laporan LKPJ pada tahun 2014. Kemudian masalah jumlah kelahiran bayi, juga demikian, begitu juga dengan masalah jumlah Puskesmas kami tidak mengerti sistim perhitungan BPS, dan kami juga menemukan adanya perbedaan antara Rancangan APBD dan Dokumen LKPJ APBD TA.2015, maka perlu kami minta agar dokumen LKPJ Bupati T.A 2015 perlu dibahas kembali,”kata Syahdian.(zr/ss-ls)

Kata kunci terkait:
berita lkpj bupati labusel 2016, Rapat DPRD Labusel LKPJ

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...