Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Dairi ›› Forum Masyarakat Dairi-Peduli Penegakan Hukum, Minta Kejaksaan Serius Tangani Korupsi Di Dairi

Forum Masyarakat Dairi-Peduli Penegakan Hukum, Minta Kejaksaan Serius Tangani Korupsi Di Dairi

Dairi, suarasumut.comSejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Dairi-Peduli Penegakan Hukum (FMD-PPH) meminta Kejaksaan Sidikalang serius menangani korupsi di Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Setiap kasus atau laporan yang masuk di Kejaksaan Negeri Sidikalang penangannya akan dikawal, hingga mempunya kepastian hukum. Termasuk kasus yang mengendap di Kejaksaan seperti kasus Pupuk Subsidi tahun 2012, kasus korupsi Kapal Pesiar 2008 di dinas Pariwisata Kabupaten Dairi dengan kerugian Negara sebesar Rp 320.000.000,-namun sampai saat ini belum ada yang ditahan Kejaksaan.

Hal ini ungkapkan oleh Ketua Forum Masyarakat Dairi-Peduli Penegakan Hukum (FMD-PPH) Passiona didampingi Vander Sinaga kepada Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat,SH,MH diruang kerjanya, Senin(26/1).

Passiona juga menambahkan, “kasus yang disebutkan sebelumnya oleh Kejaksaan yang ditangani seperti kasus kapal Pesiar adalah kasus lama. Sudah berapa Kepala Kejaksaan kasus tersebut, kenapa belum tuntas juga,” katanya.

Lambannya penanganan Kejaksaan itu, kata dia, justru bisa memberi ruang pada koruptor lainnya untuk leluasa berbuat. Masalahnya, mereka menjadikan kinerja Kejaksaan sebagai alat ukur.

Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat berjanji akan menuntaskan secepatnya kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidikalang. ’’Sebelum saya pindah kasus korupsi akan saya tuntaskan secepatnya karena kapal pesiar memang sudah menjadi prioritas Kejaksaan Sidikalang,’’tegas Pendi.

Sebelumnya tanggal 9 Desember Hari Anti Korupsi Internasioanal, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Dairi-Peduli Penegakan Hukum (FMD-PPH) melakukan unjuk rasa massa meminta penuntasan kasus proyek pembibitan Dinas Kehutanan Dairi tahun 2011, kasus pupuk bersubsidi tahun 2012, pelaksanaan PNPM Kecamatan Siempat Nempu Dairi tahun 2013, kasus korupsi DAK Pendidikan tahun 2011, serta pengerjaan reboisasi Dinas Kehutanan Dairi tahun 2011.

14 Kasus Penting Di Polres Dairi

Sedangkan di Polres Dairi, mereka meminta penuntasan 14 kasus penting, di antaranya, dugaan proyek yang di Mark- up di 15 kecamatan sebesar Rp.64 miliar yang dikelola camat untuk Pemilukada 2013, dugaan korupsi dana Bantuan Operasi Sekolah sebesar Rp.40 miliar oleh 35 Kepala Sekolah, pengadaan sumur bor oleh Dinas Kesehatan tahun 2012, pungutan liar pada pencairan dan Bea Siswa Miskin, sisa dana proyek bedah rumah senilai Rp1,5 miliar yang di kelola oknum Ketua KNPI Dairi,” ujar mereka.

Aksi yang dipimpin Passiona Sihombing dan Vander Sinaga itu juga menyoroti dugaan potongan oleh konsultan serta oknum di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dalam proyek bedah rumah. Demikian juga kasus dolomite di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem yang diduga jadi ajang pungli oleh oknum Kepala Desa.

Tidak ketinggalan juga, secara tertulis mereka juga meminta penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan dana penyertaan modal Rp5 miliar dan perekrutan yang diduga terjadi kolusi di PDAM Tirta Nciho Sidikalang. Dugaan mark up Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Pertambangan Dairi, pengadaan obat-obatan tahun 2014, dugaan manipulasi spesifikasi Puskeswan tahun 2011 dan pencetakan lahan persawahan 2011 di Dinas Pertanian Dairi, serta reboisasi Desa Sarintonu Kecamatan Tigalingga tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan dan proyek PPIP tahun 2012 di Desa Bukit Tinggi senilai Rp250 juta yang diduga fiktif.(vr/ss/dr)

Kata kunci terkait:
kasus terbaru didinaspertanian dairi, dugaan korupsi bupati dairi, Knpi dairi terkini, photo oknum koruptor di kabupaten Dairi, kejaksaan negeri sidi, kasus kejaksaan dairi, kasus bedah rumah di kabupaten dairi, masyarakat dairi peduli, No kantor kejaksaan Sidikalang, kejari batubara desember 2016

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...