Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› DPRD Sergai Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Ranperda RPJMD Dan Desa

DPRD Sergai Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Ranperda RPJMD Dan Desa

 

                                           “Terkait Penggunaan ADD, Kades Perlu Payung Hukum

 

Sergai | suarasumut.com  –  Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman meghadiri rapat paripurna dengan DPRD yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan tentang Desa di Gedung DPRD Sei Rampah, Kamis (4/8).

Rapat yang mengagendakan tentang pandangan umum fraksi oleh anggota DPRD dihadiri oleh Ketua DPRD H. Syahlan Siregar, ST, Wakil Ketua DPRD Hasbullah Hadi Damanik dan Riady, S.Pd, Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Insan Pers.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam jawaban dan keterangan Pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD tentang dua Ranperda tersebut mengucapkan terima kasih atas saran dan pendapat yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang nantinya akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. “Hal ini tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Sergai,”kata Bupati Soekirman.

Usai rapat paripurna, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang didampingi Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala memberikan keterangan kepada media bahwa dari hasil rapat paripurna pandangan umum fraksi oleh Anggota DPRD mendukung penuh adanya Perda Desa. Hal ini bertujuan memberikan payung hukum yang jelas untuk melindungi para Kades dan perangkat Desa lainnya. Seperti kita ketahui hingga sampai saat ini tidak adanya kepastian hukum negara tentang penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) bagi Kades yang menyelenggarakan pembangunan di daerahnya.

Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terdiri dari 8 fraksi yaitu dari fraksi PAN dengan juru bicaranya (Jubir) Dra. Wahyuni, fraksi Golkar dengan Jubir Karmadi, fraksi Hanura Raihanatul Husna, Fraksi Demokrat Hj. Susilawati, fraksi PDI-P Togar Situmorang, fraksi Gerindra Rahmat Cukup, fraksi PPP H. Usman Efendi Sitorus, S.Ag, M.SP dan fraksi PKB oleh Muhammad Zein, SP.

Seorang Kades yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas antara lain mengurusi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan desa sudah semestinya mendapatkan payung hukum hingga tidak merasa was-was dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Menyangkut hal tersebut seorang Kepala desa juga harus dibekali dengan ilmu dan pelatihan tentang penyusunan dokumen RPJMDes, dan diharapkan agar Kepala desa mampu menginventarisasi ide, gagasan, pemikiran melalui pola perencanaan dan penganggaran yang partisipatif,”pungkas Soekirman.(az/ss-sb)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...