Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› DPRD Minta Pemkot Gunungsitoli Kembalikan Warga Ke Rumah Bantuan

DPRD Minta Pemkot Gunungsitoli Kembalikan Warga Ke Rumah Bantuan

Gunungsitoli | suarasumut.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli mengembalikan warga yang digusur untuk kembali menempati rumah bantuan BRR di Desa Dahana.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli diminta melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pembangunan sejumlah ruas jalan yang ada di Kecamatan Alo’oa dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Permintaan tersebut dilontarkan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum Fraksinya yang dibaca anggota Fraksi Demokrat Frince S.S Gea, SH, pada rapat paripurna pembacaan pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap P-APBD Kota Gunungsitoli tahun 2016 di kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Selasa (27/9).

“Fraksi Demokrat prihatin atas tindakan Pemkot Gunungsitoli yang menggusur sejumlah penghuni Perumnas Dahana. Sangat ironi, teganya Pemkot Gunungsitoli tanpa hati menjadi bagian yang menciptakan dan menambah penderitaan rakyat,” ujar Frince ketika membaca pemandangan umum Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat berharap, masyarakat yang telah dikeluarkan dari rumah bantuan BRR dan masih tinggal di tenda di komplek perumahan BRR di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli, dapat dikembalikan ke rumah yang mereka tempati sebelumnya.

Menurut Fraksi Demokrat, warga yang digusur dari rumah bantuan BRR adalah saudara kita, dan Kota Gunungsitoli adalah rumah bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli, sebagaimana semboyan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada “Kota Gunungsitoli Adalah Rumah Kita”.

Di Kecamatan Alo’oa dan Gunungsitoli Selatan, Fraksi Demokrat mengungkapkan ada bangunan jalan yang diyakini tidak sesuai spesifikasi teknis, yaitu penyusunan LPA dan Lapen. Selain itu, pembangunan jalan di Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat diyakini pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis pelaksanaan, dan jumlah termin yang dibayarkan Dinas PU melebihi pembobotan dibandingkan kenyataan yang ada di lapangan.

Menanggapi permintaan Fraksi Demokrat, Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua ketika membaca tanggapan dan jawaban Wali Kota Gunungsitoli terhadap pemandangan Fraksi mengatakan, penggusuran bertujuan untuk menertibkan sejumlah penghuni perumahan yang tidak memiliki dokumen resmi, serta melakukan tindakan sepihak merubah fisik bangunan.

Selain itu, penertiban juga dilakukan untuk memberi rasa keadilan bagi penghuni perumahan, mengingat sebagian besar mereka menyewa dari oknum oknum tertentu. Mencermati kondisi tersebut, beberapa hari yang lalu telah dilakukan pertemuan dengan para penghuni.

Dalam pertemuan tersebut disepakati jika mereka diperbolehkan menempati kembali perumahan tersebut, setelah sebelumnya mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pemkot Gunungsitoli.

Mengenai pembangunan beberapa ruas jalan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, Wali Kota menegaskan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jika terdapat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.(ih/ss-gs)

Lihat Juga

Bupati : Pelantikan Dilaksanakan Untuk Memenuhi PP Nomor 18 Tahun 2016

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrasi dan Fungsional dilaksanakan untuk ...