Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› DPR Berikan Catatan Terkait Pelaksanaan Haji 2017

DPR Berikan Catatan Terkait Pelaksanaan Haji 2017

Jakarta | suarasumut.com  –  Meski dianggap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan haji tahun 2017 memiliki beberapa catatan. Satu di antaranya soal kuota haji Furoda, yakni haji yang mendapatkan undangan khusus dari pihak kerajaan Arab Saudi, bukan jatah Kementerian Agama.

Kuota Furoda ini dinilai cukup banyak sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan jamaah haji reguler.

“Kita ketahui waktu di Armina itu, kenapa tenda-tenda itu sampai dibuka. Karena ini disebabkan adanya “serbuan” jamaah haji furoda yang mencapai 5.000-an orang. Sehingga tidak sedikit jamaah haji reguler yang mengeluhkan kesakitan tidak bisa tidur karena sesaknya di dalam tenda. Akhirnya, di sanalah timbul kesenjangan,” kata anggota Komisi VIII Choirul Muna dalam Raker Komisi VIII dengan Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senin (4/12).

Choirul Muna mengaku, catatan ini merupakan hasil pengamatannya secara langsung saat mengikuti tim pengawas haji Komisi VII beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu dia meminta Kementerian Agama untuk membuat sebuah regulasi yang mengatur keberadaan daripada jamaah haji furoda tersebut.

Politisi NasDem ini juga menyoroti masih minimnya keberadaan prasana MCK bagi jamaah haji Indonesia. “Saking minimnya, satu WC saja itu harus diantri oleh lebih kurang 50 orang jamaah. Bayangkan itu, ,” ungkapnya.

Selain itu, tenda jamaah haji yang berada di Mina juga dipandang terlalu kecil dibandingkan tenda yang berada di Arofah. Secara teknis, tenda Arofah lebih nyaman dan mudah dimodifikasi jika diperlukan perbaikan.

Hal lainnya yang menjadi evaluasi dari legislator Jateng VI ini adalah adanya ketidaksesuaian antara hitungan penerimaan optimalisasi dan indirect cost haji tahun 2017.

“Saat itu Dirjen PHU, Prof. Abdul Jamil mengatakan bahwa dana optimalisasi yang diterima pada haji tahun 2017 jumlahnya 8,4 trilliun, sehingga kita bisa menetapkan indirect costnya sebesar 5,468 trilliun. Tetapi saat kita hitung betul dengan BPKH, ternyata hanya 4,9 trilliun. Jika ini diambil dari untuk menutupi kekurangannya, kan tidak boleh diambil. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kekurangan ini diambil,” ungkapnya.

Tidak hanya kementerian Agama, dia juga mengkritisi minimnya Tim Gerak Cepat (TGC) Haji dari Kementerian Kesehatan yang belum sebandingkan dengan jumlah haji.

“Saat di Mina, saya menyaksikan banyak jamaah haji yang pingsan. Sedangkan TGC hanya beberapa orang dan kendaraan ambulan sangat minim sekali, kalau tidak salah hanya terdapat 9 mobil saja, dan itu bayangkan harus melayani dan mencover ratusan jamaah haji. Ini sangat kurang sekali, “tutupnya.(pr/ss-jk)

Lihat Juga

KSOP Gunungsitoli Gelar Diklat Gratis Untuk Nelayan Gunungsitoli, suarasumut.com-- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas V Gunungsitoli gelar pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat kapal layar motor (KLM) secara gratis untuk nelayan di Kepulauan Nias. Jika berminat, nelayan di Kepulauan Nias bisa mendaftar di kantor KSOP Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara mulai tanggal 17 Oktober sampai 1 November 2018. Hal tersebut disampaikan kepala KSOP Kelas V Gunungsitoli Merdi Loi ketika di temui di kantor KSOP kelas V Gunungsitoli, Jum,at 19 Oktober 2018. Merdi memberitahu, diklat gratis kepada nelayan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan digelar selama lima hari atau tanggal 12 sampai 16 November 2018 di komplek pelabuhan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Nelayan yang berminat bisa mendaftar di kantor KSOP dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah. Membawa foto copy izajah minimal SD, dan bagi yang tidak punya izajah bisa diberi dispenisasi harus benar-benar nelayan, foto copy KTP/SIM, umur minimal 16 tahun dibuktikan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa, foto ukuran 3x4 latar belakang berwarna dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk snack dan makan siang para peserta selama pelaksanan diklat kita yang menanggung, dan usai mengikuti diklat, para peserta akan mendapat sertifikat basic safety training (BST) nelayan, sertifikat keterangan kecakapan (SKK) nelayan dan alat keselamatan (life jacket). Tidak lupa Merdi menambahkan jika pada tanggal 2 November 2018 akan dilakukan pemeriksaan buta warna oleh tim Dokter Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan selama pendaftaran dan pelaksanaan diklat sampai diterbitkan sertifikat, peserta diklat tidak dipungut biaya apapun atau gratis. "diklat khusus kita gelar bagi masyarakat yang benar benar nelayan dan tidak diterima peserta diklat yang profesinya bukan nelayan.AL

Meriahkan HUT Pemko Padangsidimpuan 158 Anak SD Dan TK Ikuti Lomba Mewarnai

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemko Padangsidimpuan yang ke-17 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.