Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› DPP, DPD, Dan DPC Partai Pimpinan DPRD Terima Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

DPP, DPD, Dan DPC Partai Pimpinan DPRD Terima Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Rantauprapat, suarasumut.com – Ketua DPP, DPD, hingga DPC partai pimpinan DPRD Labuhanbatu telah menerima tembusan surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik atas penyerobotan tugas komisi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) umum.

Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Pengurus Pusat LSM Patriot Merah Putih Labuhanbatu (BPP LSM PMP LB), Nurdin Sipahutar SH. “Surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 4 pimpinan DPRD Labuhanbatu telah sampai di sekretaris DPP, DPD, dan DPC partai masing-masing (PDI-P, Partai Demkrat, Partai Golkar, dan Partai Hanura). Itu kita lakukan agar kader-kader partai di lembaga legislative mendapatkan pembinaan,” kata Nurdin Sipahutar kepada suarasumut.com, Selasa (10/3).

Menurut Nurdin Sipahutar, surat yang ditujukan kepada Partai PDIP di DPP Jakarta Selatan diterima oleh resepsionis. Sekretaris bernama Maryono, di DPD Medan diterima rekan bernama Yan, dan di DPC Labuhanbatu Jl, A Yani diterima Anwar Lubis. Sedangkan surat ditujukan kepada Partai Golkar di DPP diterima Satpam bernama Polo, DPD diterima rekan kerja bernama Dariusman, dan DPC Labuhanbatu diterima rekan kerja bernama Dini.

Selain itu, surat kepada Partai Demokrat, di DPP diterima Satpam bernama Sary, DPD diterima rekan serumah bernama Ady, dan DPC Labuhanbatu diterima oleh rekan serumah bernama Asma Nasution. Sedangkan kepada Partai Hanura, di DPP diterima Satpam bernama Sanusi, DPD diterima oleh Satpam dan DPC Labuhanbatu masih belum terkirim. “Surat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke DPP dan DPD kita kirim via Pos Indonesia dan DPC dikirim langsung. Untuk DPC Labuhanbatu Partai Hanura masih belum terkirim karena Sekretariat di jalan Sisingamangaraja tertutup,” jelas Nurdin Sipahutar.

Sekedar untuk diketahui, pada pemberitaan sebelumnya, BPP LSM PMP telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPRD Labuhanbatu yang menyerobot tugas Komisi melaksanakan RDP umum bersama perusahaan-perusahaan perkebunan. Menurut pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori itu, RDP dilakukan untuk mengitensifkan pendapatan asli daerah (PAD). (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Karo Laksanakan Diklat Revolusi Mental

Karo | suarasumut.com  –  Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *