Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Didominasi Kasus Narkotika, 222 Berkas Perkara Di PN Tebingtinggi

Didominasi Kasus Narkotika, 222 Berkas Perkara Di PN Tebingtinggi

Tebingtinggi | suarasumut.com  –  Sampai April 2016 Pengadilan Negeri Tebingtinggi telah menerima berkas perkara pidana umum dan khusus sebanyak 222 berkas dengan mayoritas pidana Narkotika.

Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Tebingtinggi, MY.Girsang.SH.MH sebagai pembina upacara apel gabungan ASN,TNI dan Polri, Senin (18/4) di Lapangan Merdeka Tebingtinggi dihadiri unsur SKPD.

Disampaikan, untuk perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana pelanggaran lalu lintas 3813 berkas dan tindak pidana ringan 12 berkas.

Untuk perkara perdata PN Tebingtinggi secara administratif telah menerima dan memeriksa 15 berkas dengan jenis sengketa mayoritas gugatan perceraian dan 6 berkas permohonan.

Dikatakan,terkait komitmen dan upaya Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Tebingtinggi membangun sistem kinerja demi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Secara kelembagaan PN dan PA Tebingtinggi telah banyak mengalami reformasi birokrasi, pada aspek fungsi teknis, maupun aspek fungsi pendukung.

Pelayanan publik telah dilakukan berdasarkan sistem informasi berbasis teknologi, dan keterbukaan informasi yang sudah dibangun telah mendekatkan publik pada rasa keadilan masyarakat itu sendiri (acces to justice),ujarnya.

Disebutkan, Pengadilan hanyalah bagian dari sub sistem penegakan hukum dan penegakan keadilan, dan dari aspek substansi hukum PN dan PA sangat tergantung pada lembaga legeslatif dalam merumuskan peraturan dan perundang-undangan.

Sejauh mana substansi peraturan perundang-undangan telah dianggap adil bagi masyarakat khususnya Kota Tebing Tinggi jika secara substantive,jika telah dianggap tidak adil dan jauh dari rasa keadilan masyarakat, bagaimana kami yang menegakkannya dapat dikatakan adil.

Dari asfek struktur hukum PN dan PA berjalan bersama-sama dengan instnasi dan lembaga penegak hukum yang lain,sesuai fungsi dan tugas kelembagaan, PN dan PA hanyalah menerima,memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan.

Dan apabila satu instansi penegak hukum telah melakukan tindakan-tindakan atau menghambat tegaknya hukum dan tegaknya keadilan maka tidaklah mungkin PN dan PA dapat menegakan hukum itu dengan baik dan lurus sesuai rasa keadilan dalam masyarakat.(ag/ss-tt)

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...