Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Data Honorer K1 & PTT Disoal, Jhonny P Simangunsong: Plt Bupati Tapteng Diharap Beri Data Salinan K1 Dan PTT (Jalur Khusus)

Data Honorer K1 & PTT Disoal, Jhonny P Simangunsong: Plt Bupati Tapteng Diharap Beri Data Salinan K1 Dan PTT (Jalur Khusus)

Tapteng, suarasumut.com – Terkait surat konfirmasi/ klarifikasi yang tidak di balas oleh kepala BKD Tapteng (Badan Kepegawaian Daerah) mendapat respon yang keras untuk segera menindak lanjutinya ke pihak terkait, hal itu di tegaskan oleh Jhonny P Simangunsong salah seorang aktivis kepada wartawan BPB, Sabtu (21/3) di Lapo Harambir-Hotel Pia Pandan.

Menurut Jhonny P Simangunsong, Jika memang Kepala BKD Tapteng tidak memberikan informasi yang dimohonkan tersebut sebagaimana mestinya, berarti dalam hal ini Klose Harahap sudah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab itu adalah Informasi Publik yang wajib diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang KIP No. 14 Tahun 2008.

Lebih lanjut dikatakan Simangunsong, bahwa sebelumya pada tanggal 16 Maret 2011 saya telah mendatangi kantor BKN di Jakarta yang diterima oleh Humasy BKN Drs Tumpak Hutabarat MM, untuk melakukan investigasi terkait pengusulan Honorer K1 (Kategori Satu)yang di usulkan oleh BKD Tapteng tersebut.

Dalam pertemuan itu, Tumpak Hutabarat mengatakan secara tegas kepada saya, bahwa apabila ada data honorer K1 yang tidak layak di usulkan untuk di angkat menjadi CPNS ataupun yang bermasalah, hal itu adalah menjadi tanggung jawab daerah, sebab daerah lah yang lebih mengetahui tentang kedaan dan kebenaran data honorer yang diusulkannya tersebut. Sedangkan BKN hanya menerima data honorer yang di usulkan oleh daerah. “Namun walaupun begitu, kalau ada data honorer K1 yang dianggap bermasalah maka, BKN punya hak untuk membatalkan dan mencabut Nomor Induk Kepegawaian (NIP) yang bersangkutan sesuai mekanisme yang ada,”ujarnya menirukan ucapan Tumpak.

Di tempat terpisah Efendi A Marpaung selaku pemerhati kebijakan pemerintahan mengatakan, bahwa sudah sepatutnya pak Haji Sukran Jamilan Tanjung selaku Kepala Daerah dan pembina kepegawaian daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dapat secara bijak mengambil sikap atas hal tersebut dengan memerintahkan kepala BKD Tapteng untuk segera memberikan informasi di maksud.

Sebab menurut Kabid Program, Evaluasi dan Pelaporan BKD, bahwa data tersebut sudah di sampaikannya kepada Kepala BKD Tapteng. “Tetapi, apa kepentingan kepala BKD menahan data tersebut, dan itulah yang membuat saya merasa curiga besar yang seolah-olah melindungi honorer K1 yang dianggap bermasalah,”ujar Efendi kesal.(ph/ss/tt)

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...