Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› “Buruknya Pelayanan Publik Di Kelurahan”

“Buruknya Pelayanan Publik Di Kelurahan”

Oleh: Tison Sembiring Gurukinayan

Suarasumut.com  –  Kita kerap kali berhadapan dengan pelayanan publik Kelurahan dimana kebutuhan kita harusnya dilayani dengan baik, namun kadang kita kecewa dengan hal tersebut. Pelayanan publik sering kali hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai yang seharusnya melayani dengan baik demi kepentingan semua unsur, golongan maupun komunitas masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab II, Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa : Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Maka pada tanggal 18 Juli 2009 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut UU Tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang -undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, masih banyak mengabaikan amanat dari Undang – Undang Nomor 25  Tahun 2009 Tentang pelayanan publik.

Mereka berada digaris terdepan yang bersentuhan dengan masyarakat. Setiap hari kerja, kantor kelurahan selalu ramai didatangi warga yang ingin mengurus sesuatu atau sekedar mendapat informasi. Baik buruknya kinerja Pemerintah Kota (Pemko) akan tergambar dari layanan Kepala Kelurahan dan stafnya.

Meski kinerja Pemko ditingkat kota dan kecamatan sudah baik, jika di tingkat kelurahan buruk, maka di mata masyarakat tetap saja tidak baik. Itu sebabnya ali kota harus menempatkan orang-orangnya yang terbaik sebagai Lurah dan stafnya.

“Mewujudkan pelayanan yang baik, cepat dan ramah di tingkat kelurahan ternyata tidak mudah”.
Sebab masih ada mindset aparat di kelurahan bahwa masyarakatlah yang membutuhkan mereka. Bahkan istilah “Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah”, masih lengket dipikiran aparatur. Tak heran urusan surat keterangan saja harus berminggu-minggu yang sebenarnya bisa selesai 15 menit.

Masih ada lurah yang membawa-bawa stempel saat keluar kantor. Akibatnya, pelayanan warga sering terhambat dan harus menunggu pejabat kelurahan masuk kantor. Padahal harusnya lurah selalu siaga di kantornya, terkecuali ada tugas yang penting di kecamatan.

Pungli juga masih marak dalam pengurusan surat-surat. Sebenarnya warga tak keberatan memberikan uang bagi pejabat kelurahan ketika berurusan, meski sebenarnya hal itu merupakan gratifikasi yang dilarang undang-undang. Asal layanan yang diterima warga cepat dan tidak bertele-tele. Justru yang terjadi, syarat pengurusan suatu surat sering berubah-ubah. Sulit menepis kesan bahwa sikap aparat kelurahan tersebut ujung-ujungnya agar warga memberikan uang sebagai pelicin atau mempermudah urusan.

Sebagai contoh terkecil pemerintahan salah satunya layanan publik pihak kelurahan. Di situ kita bisa melihat betapa buruknya sebuah kinerja layanan yang jauh dari harapan. Mereka memandang sebuah jabatan ataupun bagian kerja adalah sebuah rutinitas, melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya profesionalisme ataupun service yang baik, bahkan jauh dari harapan masyarakat.

Kita dapat merasakan mulai dari jam kerja yang molor, bahkan setiap hari pasti ada yang tidak masuk karena alasan yang tidak jelas hingga tata cara kerja yang seolah-olah tidak adanya target dan administrative yang tidak baik menjadikan semua permasalahan harus ditanggung oleh masyarakat yang mau tidak mau harus menyerah kepada mereka.

Kita dapat melihat betapa santainya pegawai kelurahan dan buruknya dalam pelayanan,Misalnya membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),dan Surat -surat pelengkap administrasi, dll

Betapa kecewanya kita disaat hendak mengurus sebuah KTP, dan Surat- surat pelengkap administrasi harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Berbagai alasan terlontar disaat kita akan mendapatkannya, mulai dari antrian, blangko yang kosong, pejabat kelurahan yang belum hadir, dan lain-lain tanpa adanya kejelasan yang pasti.

Padahal kita sudah meluangkan waktu dan memenuhi segala persyaratan. Namun yang terjadi adalah kekecewaan yang seolah-olah harus kita tanggung sebagai harga mahal membuat KTP.

Sungguh ironis disaat kita harus mendapatkan hak sebagai warga negara namun tidak ada pelayanan yang baik bagi kita, padahal kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Mulai dari membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah hingga berbelanja apapun sudah dikenakan pungutan atau pajak. Dari sini jelas tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Seharusnya pemerintah sudah sadar sepenuhnya arti pelayanan bagi masyarakat, mulai dari hal-hal yang kecil hingga besar dimana sudah seharusnya mereka berorientasi pada the real service.( pelayanan yang sesungguhnya ).

Lihat Juga

Labuhanbatu Kembali Raih Prestasi Dibidang Lingkungan Hidup

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setelah menerima Penghargaan terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera ...