Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› BUPATI : TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, PERLU KESIAPAN DAN KELENGKAPAN INSTRUMEN

BUPATI : TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, PERLU KESIAPAN DAN KELENGKAPAN INSTRUMEN

NIAS, suarasumut.com – Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat diperlukan kesiapan dan kelengkapan instrument. Hal itu dapat mendukung terwujudnya akuntabiltas kinerja pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber-sumber daya yang bersifat materil maupun bersifat finansial.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nias pada acara penandatangan pakta intregritas dan sosialisasi peñata usahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah di kantor Bupati Nias, Desa ononamolo I Lot, Kota Gunungsitoli, beberapa waktu yang lalu.

Pada acara tersebut, Bupati Nias menekankan, akuntabilitas sangat menentukan peran dari setiap komponen atau unit kerja pemeritahan untuk pro aktif menjamin tata kelola perencanaan pengelolaan atau pelaksaan serta pertanggungjawaba, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri PAN nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM ) di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Bupati mengungkapkan jika untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan zona integritas ( ZP ).

Hal tersebut harus didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Permenpan dan rb nomor 49 tahun 2011 dan pencanangan pembangunan zi berdasarkan Per.Menpan dan rb nomor 60 tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan pada tingkat Instansi Pemerintah.

Dia juga menegaskan jika Pakta Integritas bukan semata-mata dilaksanakan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi pakta integritas ini merupakan pernyataan atau komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi.
Sehingga dia berharap kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias, khususnya para Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Nias pada saat ini agar berkewajiban untuk menyatakan sikap dan komitmen sebagaimana dinyatakan didalam butir-butir pakta integritas yang ditandatangani.

Dia juga mengintruksikan kepada seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Nias untuk memberikan pernyataan sikap dan komitmen melalui pencanangan pakta integritas disetiap lingkungan kerjanya secara berjenjang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias mengakui ada beberapa kelemahan yang terabaikan selama ini, dimana hal tersebut merupakan rentetan permasalahan birokrasi yang mengarah pada terbukanya peluang atau kesempatan pengabaian sistem dan prosedur, sehingga lambat laun terbudayakan. peluang untuk membuka kesempatan penyelewengan yang mengarah pada penyimpangan dan pelanggaran.

Bahkan tegas Bupati, masih didapatkan para Kepala SKPD belum mampu mengendalikan dan mengatasi permasalahan internal terutama pelaporan keuangan di setiap berakhirnya tahun anggaran,. namun demikian pada tahun ini kita perlu berkomitmen untuk keluar dari permasalahan ini dan telah kita mulai pada penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten nias ta 2013 dengan tepat waktu kepada BPK RI perwakilan sumatera utara pada tanggal 24 maret 2014, dan Kabupaten Nias merupakan Pemerintah Daerah yang tercepat penyampaiannya di antara pemerintah daerah lainnya di kepulauan nias.

Dia juga menekankan agar setiap Kepala SKPD wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran setiap 3 bulan disertai dengan laporan dan situasi terkait program dan kegiatan, dan meminta agar dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan kegitan dimaksud setiap kepala skpd pro aktif dan berinisiatif untuk menyampaikan alternatif-alternatif solusi.
Dimana hal tersebut dikemudian hari menjadi penentuan kebijakan pengendalian. bila terdapat indikasi pelanggaran atau pengabaian ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.(sp/ss/ns)

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...