Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Bupati Sergai Tandatangani Program Pengendalian Gratifikasi

Bupati Sergai Tandatangani Program Pengendalian Gratifikasi

Sergai | suarasumut.com  –  Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transaparan dan akuntabel, Bupati Ir. H. Soekirman menandatangani komitmen implementasi pengendalian gratifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)/Kabupaten/Kota se-Sumut yang dilaksanakan di aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Rabu (7/9).

Turut menghadiri dalam penandatangan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Pahala Nainggolan, Gubsu Ir. H.T. Erry Nuradi MSi, unsur Forkopimda Sumut, para Bupati/Walikota se-Sumut, Sekdakab Sergai Drs. Hadi Winarno, Kepala Bappeda Ir. H. Kaharuddin, Kadis PPKA H. Gustian, SE, MM.Ak, CA, Kepala KP2TPM Radianto SP, MMA, Inspektur Sefrinal SE dan Kabag Adpem Suwanto Nasution.

Kepada wartawan Kabag Humas Setdakab Sergai Dra Indah Dwi Kumala menjelaskan usai acara penandatanganan komitmen bersama tersebut, Bupati Ir. H. Soekirman menyampaikan apresiasi kepada tim KPK RI yang terus menindaklanjuti komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan budaya anti gratifikasi di wilayah Sumut khususnya di Kabupaten Sergai. “Saya berharap tidak hanya birokrasi yang bebas gratifikasi, namun sektor swasta dan semua stakeholder agar mendukung program pengendalian gratifikasi di Sergai,”ujar Kabag Humas.

Sementara Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengemukakan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi dilingkungan Provinsi Sumut secara terintegrasi. Dan beliau mengingatkan bahwa gratifikasi yang harus terus diwaspadai dan diberantas adalah pada sektor pelayanan publik karena sektor ini biasanya dijadikan salah satu tolak ukur kinerja Pemda di mata masyarakat. Untuk itu diharapkan Sumut menjadi contoh pelayanan publik yang bebas gratifikasi dan perizinan di daerah serta harus mempunyai mekanisme yang jelas.(az/sssb)

Lihat Juga

452 Pramuka Ikuti Perkemahan Internasional 2017 Di Malaysia

JAKARTA | suarasumut.com  –  Sebanyak 452 anggota Gerakan Pramuka akan mengikuti Perkemahan Internasional di Selangor, ...