Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Bupati Nias Ajukan Buku LKPP Tahun 2013 Sebagai Bukti

Bupati Nias Ajukan Buku LKPP Tahun 2013 Sebagai Bukti

Nias | suarasumut.com — Pada sidang lanjutan gugatan direktur CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan direktur RSUD Gunungsitoli, Bupati Nias mengajukan sejumlah bukti tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Salah satu bukti tertulis yang diserahkan kuasa hukum Bupati Nias, Agusmar Zalukhu, SH kepada Majelis Hakim adalah buku Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terbitan tahun 2013. Bukti diserahkan langsung kuasa hukum Bupati Nias, Agusmar Zalukhu, SH kepada Ketua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, SH yang didampingi Hakim Agung Laia, SH, MH dan Hakim Kennedy P Sitepu, SH, MH di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terletak di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (8/8).

Pada sidang yang dimulai pukul 16.30 wib, Ketua Majelis Hakim meminta agar kuasa hukum Bupati Nias dan direktur RSUD Gunungsitoli bisa datang lebih awal pada sidang minggu depan, sehingga sidang bisa dimulai tidak terlalu sore atau saat kantor Pengadilan Negeri mau tutup. Majelis Hakim berharap, pada sidang minggu depan, pihak tergugat melengkapi kekurangan bukti.

Sebelum sidang ditutup, kuasa hukum Bupati Nias, Agusmar Zalukhu, SH berjanji akan melengkapi, dan menyerahkan semua bukti yang kurang kepada Majelis Hakim pada sidang minggu depan, Senin (15/8).

Kuasa Hukum Bupati Nias, Agusmar Zalukhu, SH yang ditemui usai sidang memberitahu, jumlah bukti yang diserahkan kepada Majelis Hakim ada 9 item. Namun dia enggan membeberkan apa saja bukti tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam mematahkan gugatan direktur CV.Karya Sendoro. “Tadi ada 9 bukti yang kami serahkan, kalaumau tahu bukti buktinya, silahkan tanya sama Hakim saja,”ujar Agusmar sambil berlalu.

Direktur CV.Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH yang ditemui ditempat yang sama membenarkan, bukti yang diserahkan kuasa hukum Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli kepada Majelis Hakim ada 9 item. Salah satu bukti yang diserahkan adalah buku LKPP terbitan tahun 2013.

“Saya sempat komplain saat kuasa hukum Bupati Nias menyerahkan bukti kepada Majelis Hakim, karena salah satu bukti yang mereka serahkan adalah buku LKPP yang diterbitkan tahun 2013. Kasus yang saya gugat, objek perkaranya terjadi pada tahun anggaran 2012, tapi kok bukti yang diberikan terbitan tahun 2013,”sesal Sonitehe.

Sonitehe juga mengungkapkan, kejanggalan bukti lainnya adalah pada jaminan sanggahan banding. Jaminan sanggahan banding diterbitkan pada tanggal 26 November 2012, pada hari yang sama kok bisa juga diterbitkan surat sanggahan banding.

“Banyak kejanggalan pada bukti yang diserahkan kuasa hukum Bupati Nias tadi, tetapi bukti tersebut justru menguntungkan kita, dan mengungkap jika pembatalan CV.Karya Sendoro sebagai pemenang tender pengadaan Alkes tahun 2012 di RSUD Gunungsitoli banyak rekayasa. Kita telah mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi dari LKPP, dan tinggal menunggu jadwal dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli,”tegas Sonitehe.(ih/ss-ni)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...