Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Bupati Launching KPM Dan Serahkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Bupati Launching KPM Dan Serahkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si melalui Asisten Administrasi Pemerintahan H Nasrullah, SH, MAP telah melaunching bantuan sosial beras sejahtera Provinsi Sumatera utara Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 yang ditandai dengan pengibaran bendera start dan pemberian langsung beras sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian langsung beras sejahtera kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat tersebut, berlangsung, Rabu (17/1) di Aula Kantor Camat Rantau Selatan yang disaksikan Kepala Dinas Sosial Labuhanbatu Sofyan Efendy Harahap, SP, Kabid Pengadaan Drive Sumatera Utara Bahtera Pinem, Kakansilog Rantauprapat Rifmad Pinayungan Hasibuan dan Camat Rantau Selatan serta Kabag Perekonomian Setdakab Labuhanbatu.

Asisten Administrasi Pemerintahan Nasrullah, SH, MAPdalam kesempatan itu mengutarakan, Saya mewakili Bupati Labuhanbatu mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang pada hari ini hadir dalam acara Lauching Pertama Rastra Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Nasrullah dalam kesempatan yang singkat itu hanya mengingatkan, Apabila ada masyarakat yang sudah sejahtera tidak perlu dapat bantuan lagi, hal ini kita harapkan kepada camat untuk yang sudah sejahtera sebaiknya tidak usah di beri lagi.

Asisten Administrasi Pemerintahan yang baru dilantik pada 22 Desember 2017 lalu ini meminta kepada seluruh Camat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu supaya melakukan rapat atau musyawarah untuk memantau warganya yang selama ini dibantu, apakah sudah sejahtera atau belum.

Kepala Kantor Seksi Logistik Rantauprapat Rifmad Pinayungan Hasibuan memaparkan dan sangat mengapresiasi Kecamatan rantau Selatan dalam menerima Bantuan Sosial Rastra ini, karena Kecamatan Rantau Selatan ini pada Tahun 2017 lalu telah sukses melaksanakan penyaluran Raskin kepada masyarakat dan di bulan November 2017 sudah lunas semua tunggakannya.

Dijelaskan Rifmad, sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa tahun 2018 ini kita akan launching yang namanya Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Bansos Rastra , yang mana pada tahun 2018 ini untuk Labuhanbatu kita dapat kuota 7 lokasi dari sementara yang kita dapat data , yang dulunya 19.914 jadi sekarang 18.817 untuk Labuhanbatu induk jadi untuk sementara ini kita akan lounching dulu untuk kecamatan Rantau Selatan.

Setelah itu, untuk seterusnya kita akan lanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk tahun 2018 sesuai dari arahan Kemensos untuk rastra 2018 ini kita berikan secara gratis tapi dengan kuota per KPM nya 10 kg dari yang sebelumnya 15 kg, kalau dari segi data kita itu masih berkurang tapi dari Kementrian Sosial mungkin nanti ada perubahan data kedepan nya akan kita kaji ulang mungkin ada yang terbuang

Untuk labuhanbatu 7 lokasi yakni 7 bulan kalau untuk Labuhanbatu Utara 12 lokasi tapi kalau untuk Labuhanbatu Selatan 6 lokasi lebih kecil lagi dari Labuahbatu induk, Alhamdullilah untuk 2018 ini stok aman, terangnya.

Menurutnya, Untuk bulan Januari hingga Juni 2018 kita memberikan bantuan berupa Rastra, di bulan Agustus berupa non tunai, setiap KPM akan di berikan kartu dari bank yg ditunjuk oleh kami yang bisa di belanjakan di warung-warung yang mempunyai link, tetapi anggaran belanja nya di batasi hingga Rp.110.000,-, kata Kakansilog ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Sofyan Efendy Harahap, SP dalam sambutannya menyebutkan, bahwa Rastra ini pada tahun 2017 masih bernama Raskin ataupun beras yang bersubsidi untuk 15 Kg per-KPM, pada tahun 2018 terjadi perubahan bahwa penyaluran Rastra ini dari pusat sudah beralih KPA nya yang dulu dikelola oleh bagian perekonomian sekarang sudah ditangani oleh Dinas Sosial, artinya dari Dinas Sosial wajib mengawal penyaluran beras sejahtera ini kepada KPM.

Sofyan Efendy juga menjelaskan, untuk tahun 2018 ini penyaluran beras sejahtera tanpa biaya tebus, tetapi volumenya 10 kg per KPM, untuk Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk barang dimulai dari bulan Januari s/d Juli 2018, untuk Agustus s/d Desember sudah non tunai, sebutnya.(ab/ss-lb)

Lihat Juga

Polemik UU MD3 Harus Jadi Pelajaran Bagi DPR

Jakarta | suarasumut.com  –  Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *