Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Bupati Labuhanbatu Tandatangani Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Bupati Labuhanbatu Tandatangani Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si bersama Plt. Sekdakab Ahmad Muflih, SH, Kaban Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Drs. H. Taufik Siregar serta Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Saipul, SP, Rabu (26/10) telah menandatangani Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dan Penyerahan Source Code Aplikasi (e-planning & Perizinan Terpadu) di Lantai II Siantar Hotel yang disaksikan Adlinsyah M Nasution Ketua Tim pada Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara M Fitri Yus.

Demikian hal ini dijelaskan Kabag Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu Drs. Sugeng, Kamis (27/10) pagi di ruang kerjanya dan menurutnya kegiatan penandatanganan ini adalah merupakan tindak lanjut kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara dan tindak lanjut workshop e-planning serta perizinan terpadu di Kota Surabaya pada bulan September 2016 lalu.

Sugeng menambahkan, dalam pertemuan yang turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu serta sejumlah Kepala SKPD tersebut ada dua agenda kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembahasan dan Penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi serta kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan pada pertemuan itu juga turut dihadiri utusan dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Pemkab Asahan dan Pemko Tanjungbalai.

Dalam acara tersebut kata Sugeng, Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara M Fitri Yus mengutarakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi sebelumnya yang telah dilaksanakan 4 Kabupaten/Kota, yaitu Pemko Pematang Siantar, Kabupaten Labuhanbatu, Asahan dan Pemko Tanjungbalai.

Sedangkan Adlinsyah M Nasution Ketua Tim pada Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada kesempatan itu mengutarakan bahwa rencana aksi program pencegahan ini untuk wilayah Sumatera Utara ada 14 Kabupaten/Kota yang sudah mengajak ke Surabaya.

Bahkan ia mengatakan, bahwa e-planning dapat terlaksana pada bulan Desember 2017 dan kami harapkan ujicoba sudah harus berjalan pada bulan Juni 2017, ia juga meminta pada bulan Mei 2017 semua system sudah mulai berjalan. “Kita bangun sama-sama dan saling mendukung,”pintanya pada saat memberikan sambutan dalam kegiatan itu.(ab/ss-lb)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...