Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Bupati Labuhanbatu Layak Diperiksa Kejagung?

Bupati Labuhanbatu Layak Diperiksa Kejagung?

Rantauprapat, suarasumut.com – Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar dinilai layak untuk dimintai keterangan atau diperiksa terkait kasus yang menerpa Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut non aktif yang kini telah mendekam di tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena, Pemkab Labuhanbatu pada tahun anggaran 2013 menerima kucuran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang melonjak signifikan. Misalnya,dari Rp37,470,782,800 menjadi Rp91,523,560,000.

Apalagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) kali ini tengah menangani kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan BDB tingkat Sumut untuk tahun 2011-2013.

Demikian dikatakan, JP Silaban, pada Wartawan, Rabu (5/8) di Rantauprapat, selaku seorang pengamat ekonomi dan sosial budaya serta pegiat anti korupsi yang memiliki latar belakang LSM, ketika dimintai tanggapannya seputar kasus yang menyeret Gatot serta jika dihubungkan dengan Pemkab/Pemko yang menerima dana BDB beberapa tahun lalu. “Selain terjadi kenaikan penerimaan bantuan bersumber dari BDB khususnya menjelang pelaksanaan Pilgub Sumut tahun 2013 lalu ketika Gatot berpasangan dengan HT Erry Nuradi (Ganteng),” ujarnya,

Pengguna annggaran BDB yang dikelola Pemkab Labuhanbatu, juga rentan permasalahan.Seperti dilihat dari foto copy dokumen yang diperolehnya, pada Buku II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia atas laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern oleh BPK Perwakilan Sumut, bernomor :33.B/LHP/XVIII.MDN/06/2014 tanggal 26 Juni 2014, juga ditemui permasalahan. Pada tabel 2 halaman 4, realisasi pendapatan BDB tahun 2013 hanya Rp57.624.746.000 dengan rincian penerimaan yakni, 25 September dengan nomor nota kredit 4170 sebesar Rp15.487.314.000, 31 Oktober nota kredit 5221 sebesar Rp7.021.000.000, 14 Nopember nomor nota kredit 5634 sebesar Rp4.411.500.000.

Selanjutnya, 26 Nopember dengan nomor nota kredit 6057 sebesar Rp2.898.180.000, 5 Desember dengan nomor nota kredit 6469 sebesar Rp1.275.000.000 serta penerimaan terakhir pada 10 Desember dengan nomor nota kredit 6609 sebesar Rp26.531.752.000. Hingga 31 Desember 2013, Pemkab Labuhanbatu telah merealisasikan belanja untuk kegiatan BDB sebesar Rp54.426.173.638.

Dalam buku tersebut juga diterangkan, penggunaan anggaran BDB dengan realisasi sebesar Rp54.426.173.638, ternyata tidak dimasukkan dalam APBD tahun 2013. Itu disebabkan, anggaran diterima setelah APBD tahun 2013 disahkan. Maka untuk legalitasnya, Pemkab Labuhanbatu mengajukan KUA-PPAS pada tanggal 7 Oktober. Namun, hingga berakhirnya tahun 2013, KUA-PPAS tidak pernah dibahas karena waktu tidak cukup tersedia.

“Parahnya lagi, kontrak pekerjaan fisik dananya bersumber dari BDB yang akan dilaksanakan sejumlah SKPD berdasarkan Perbup nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Perbup nomor 4 tahun 2013 tentang penjabaran APBD tahun 2013 pada tanggal 25 Nopember, kontraknya telah dilakukan tanggal 27 Agustus atau sebelum dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD dan bahkan sebelum perubahan KUA-PPAS. Anehkan,” paparnya.

Sejalan dengan itu, JP Silaban berharap aparat Kejagung yang tengah menangani kasus dugaan korupsi dana bansos dan BDB dapat menjadikan Tigor sebagai salah seorang saksi. “Karena tidak tertutup kemungkinan adanya permainan disana, misalnya besaran dana yang diterima disesuaikan dengan komitmen dukung mendukung atau adanya fee. Itu semua mungkin saja terjadi,” harapnya.

Bupati Pemkab Labuhanbatu H Tigor Panusunan Siregar yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 19 Agustus mendatang, ketika ingin dimintai wartawan tanggapannya, hingga kini tidak berhasil ditemui.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

KCBI “Bidik” Pungli Dan Korupsi SMPN I Berastagi

Berastagi | suarasumut.com  –  Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Kordinator Wilayah Sumut Dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.