Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› BPP LSM PMP Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan DPRD Labuhanbatu

BPP LSM PMP Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan DPRD Labuhanbatu

Rantauprapat, suarasumut.com – Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Patriot Merah Putih (BPP LSM PMP) resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori melakukan rapat dengar pendapat (RDP) umum bersama pimpinan perusahaan perkebunan merupakan bentuk penyerobotan tugas komisi dan bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada suarasumut.com, Kamis (5/3), Ketua BPP LSM PMP, Nurdin Sipahutar SH menyebutkan, selaku warga di negara hukum, setiap orang wajib menjunjung tinggi aturan peraturan yang berlaku. Penyerobotan tugas Komisi oleh pimpinan DPRD Labuhanbatu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 junto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. “Ada tugas, kewajiban, dan larangan bagi setiap pimpinan DPRD yang diatur oleh Undang-Undang. Menggelar RDP itu tugas Komisi, bukan tugas pimpinan DPRD,” kata Nurdin Sipahutar.

Lanjut Nurdin Sipahutar, laporan dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori mereka lakukan agar kedepannya tidak terulang lagi dan profesionalisme para wakil rakyat di lembaga legislative itu mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, jika peyerobotan tugas Komisi dibiarkan, dikhawatirkan malah menjadi kebiasaan. “Kita minta Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dan kalarifikasi atas laporan yang disampaikan agar DPRD Labuhanbatu dipimpin secara professional, bermartabat, dan taat asas-asas umum penyelenggaraan negara. Jika terbukti bersalah, sekalipun pimpinan DPRD harus mendapat sanksi agar kedepannya kepentingan masyarakat diutamakan,” sebut Nurdin Sipahutar.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu, Mara Abidin saat dikonfirmasi melalui selulernya mengaku belum mengetahui adanya surat laporan dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan kode etik pimpinan DPRD dari LSM PMP. Menurutnya, seyogyanya surat yang sudah diterima secretariat DPRD sudah mereka terima dalam kurun waktu 1 hari. “Belum tau saya, coba nanti saya cek. Ketentuannya, sarat masuk ke kita (Badan Kehormatan,red) setelah tujuh hari,” kata Mara Abidin singkat.

Sesuai ekspedisi, surat bernomor 008/BPP-LSM-PMP-LB/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 terkait laporan dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan ode etik pimpinan DPRD diterima oleh staf Bagian Umum bernama Azizah.

Pada pemberitaan sebelumnya, pimpinan DPRD yang diketuai Dahlan Bukhori melakukan RDP tanpa usulan ataupun permintaan dari Komisi. Padahal sesuai Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang RDP umum merupakan tugas dari Komisi. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Komunitas KO2PI-STMIK Budi Darma SelenggarakanWorkshop Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah

Medan | suarasumut.com  –  Komunitas Kolaborasi Publikasi Indonesia (KO2PI) adakan Workshop on Multidisciplinary and Applications ...