Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› BPKP Observasi Bangunan Proyek Kantor Bupati Nias Utara

BPKP Observasi Bangunan Proyek Kantor Bupati Nias Utara

Nias Utara, suarasumut.com — dan Pembangunan (BPKP) perwakilan melakukan observasi terhadap bangunan proyek kantor Bupati Nias Utara, di Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (8/9).

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah mengantongi kerugian negara atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor Bupati Nias Utara tahap I dan tahap II.

Sesuai pantauan wartawan, tim ahli BPKP perwakilan Sumatera Utara, Batara Tobing dan Faisal Adrian Nasution bersama tim ahli Politeknik M.Koster Silaen, MT didampingi penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, meneliti dan melihat seluruh bangunan proyek kantor Bupati Nias Utara.

Tim ahli BPKP juga memberikan sejumlah pertanyaan kepada Kadis PU Kabupaten Nias Utara Onahia Telaumbanua, dan meninggalkan lokasi proyek setelah melakukan observasi kurang lebih 1 jam.

Ketika ditemui wartawan untuk dimintai keterangan seputar pelaksanaan obeservasi, tim ahli BPKP menolak dengan alasan masih belum bisa memberikan penjelasan. Hal senada juga dilontarkan Kadis PU Kabupaten Nias Utara, Onahia Telaumbanua kepada wartawan.

Tim Ahli BPKP saat melakukan observasi.
Tim Ahli BPKP saat melakukan observasi.

Sudah Ada Kerugian Negara

Kepala seksi pidana khusus (Kasipidsus) Kejari Gunungsitoli Junius Zega, SH, MH yang ditemui wartawan di kantor Kejari Gunungsitoli, Jalan Soekarno, Kota Gunungsitoli pada hari yang sama, menerangkan jika tujuan dilakukannya observasi, adalah untuk menyamakan persepsi antara temuan tim audit sebelumnya dengan BPKP.

Dia mengungkapkan, tim penyidik Kejari Gunungsitoli telah menemukan jumlah kerugian negara pada pelaksanaan proyek pembangunan kantor Bupati Nias Utara tahap I dan tahap II pada penyelidikan sebelumnya.

Kerugian negara pada proyek tersebut kemungkinan besar akan bertambah jumlahnya, namun dia menolak untuk memberitahu, karena tidak mau mengganggu kerja tim audit dan BPKP.

“Pada penyelidikan sebelumnya, kita sudah mengantongi jumlah kerugian negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Bupati Nias Utara tahap I dan tahap II. Jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah, dan kita saya belum bisa membeberkan, karena tidak mau mengganggu audit yang dilakukan tim audit dan BPKP,” tutur Junius Zega.

Terkait waktu yang dibutuhkan tim audit dan BPKP dalam melaksanakan penghitungan kerugian negara, Junius tidak bisa menentukan. Namun, dia memprediksi, hasil audit akan bisa diketahui dalam waktu kurang lebih satu bulan.(ih/ss/nu)

Lihat Juga

KSOP Gunungsitoli Gelar Diklat Gratis Untuk Nelayan Gunungsitoli, suarasumut.com-- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas V Gunungsitoli gelar pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat kapal layar motor (KLM) secara gratis untuk nelayan di Kepulauan Nias. Jika berminat, nelayan di Kepulauan Nias bisa mendaftar di kantor KSOP Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara mulai tanggal 17 Oktober sampai 1 November 2018. Hal tersebut disampaikan kepala KSOP Kelas V Gunungsitoli Merdi Loi ketika di temui di kantor KSOP kelas V Gunungsitoli, Jum,at 19 Oktober 2018. Merdi memberitahu, diklat gratis kepada nelayan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan digelar selama lima hari atau tanggal 12 sampai 16 November 2018 di komplek pelabuhan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Nelayan yang berminat bisa mendaftar di kantor KSOP dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah. Membawa foto copy izajah minimal SD, dan bagi yang tidak punya izajah bisa diberi dispenisasi harus benar-benar nelayan, foto copy KTP/SIM, umur minimal 16 tahun dibuktikan surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa, foto ukuran 3x4 latar belakang berwarna dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk snack dan makan siang para peserta selama pelaksanan diklat kita yang menanggung, dan usai mengikuti diklat, para peserta akan mendapat sertifikat basic safety training (BST) nelayan, sertifikat keterangan kecakapan (SKK) nelayan dan alat keselamatan (life jacket). Tidak lupa Merdi menambahkan jika pada tanggal 2 November 2018 akan dilakukan pemeriksaan buta warna oleh tim Dokter Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan selama pendaftaran dan pelaksanaan diklat sampai diterbitkan sertifikat, peserta diklat tidak dipungut biaya apapun atau gratis. "diklat khusus kita gelar bagi masyarakat yang benar benar nelayan dan tidak diterima peserta diklat yang profesinya bukan nelayan.AL

Meriahkan HUT Pemko Padangsidimpuan 158 Anak SD Dan TK Ikuti Lomba Mewarnai

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemko Padangsidimpuan yang ke-17 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.