Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› BPKP Luncurkan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa

BPKP Luncurkan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa

Gunungsitoli | suarasumut.com — Menyingkapi resiko terhadap pengelolaan dana desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa atau Simda Desa.

Simda Desa dengan sesederhana mungkin berguna untuk mempermudah pemerintah desa menjalankan penatausahaan dan laporan adminstrasi sesuai ketentuan.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Gunungsitoli Ir.lakhomizaro Zebua pada acara pengenalan apilkasi keuangan desa yang digelar di aula Samaeri, kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Selasa (17/5).

“Untuk mempermudah pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan desa, pemerintah desa harus benar benar siap mengelola jalannya pemerintahan dengan tanggungjawab baru yang lebih besar. Tahun 2016, setiap desa di Kota Gunungsitoli akan mengelola dana APBDes sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1,2 Milliar. Dengan keterbatasan kemampuan sdm aparatur desa, akan meningkatkan resiko penyimpangan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa,” ungkap Wali Kota Gunungsitoli.

Menyingkapi resiko terhadap pengelolaan dana desa, BPKP telah meluncurkan aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa atau Simda Desa. Pemerintah Kota Gunungsitoli akan memperbanyak program program pelatihan pengelolaan keuangan desa, dan menerbitkan beberapa regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

“Aplikasi keuangan desa yang dikembangkan BPKP akan menambah referensi dan alat bantu dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penyimpangan penyimpangan yang dikuatirkan selama ini, dapat diminimalisir sehingga mengurangi ketakutan para pengelola dengan masalah hukum,”ujar Ir.Lakhomizaro Zebua.

Dia berharap dana desa yang didistribusikan ke seluruh desa di Kota Gunungsitoli dapat menjawab lambatnya pembangunan di desa selama ini. Selain itu mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa secara partisipatif dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Kepada seluruh peserta pengenalan aplikasi keuangan desa, Wali Kota meminta agar bersungguh sungguh mengikuti kegiatan. Sehingga apa yang didapat dari pelatihan bisa dijadikan bekal, dan juga aplikasi tersebut sudah dapat diterapkan di seluruh desa di Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran 2017.(sw/ss-gs)

Lihat Juga

Polemik UU MD3 Harus Jadi Pelajaran Bagi DPR

Jakarta | suarasumut.com  –  Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *