Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› BPK Perwakilan Sumut Diminta Audit Anggaran Penyusunan APBD T.A 2015

BPK Perwakilan Sumut Diminta Audit Anggaran Penyusunan APBD T.A 2015

Rantauprapat, suarasumut.com – Bupati dan DPRD Labuhanbatu masih ngotot membentuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perda APBD) tahun anggaran (T.A) 2015, sekalipun T.A 2014 telah berkahir. Tak pelak, masyarakat berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut untuk mengaudit penggunaan anggaran penyusunan APBD T.A 2015.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Rabu (28/1), BPK Perwakilan Sumut telah berada di Kabupaten Labuhanbatu untuk mengaudit penyelenggaraan pemerintahan. Ironisnya, sekalipun BPK Perwakilan Sumut tersebut telah di Labuhanbatu, namun proses pembentukan Perda APBD T.A 2015 melewati T.A 2014 tetap berlangsung di gedung DPRD. “Pegawai yang memegang dokumennya telah pulang. Sejak pagi dia belum istirahat karena ada pemeriksaan oleh BPK,” kata Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Labuhanbatu kemarin di ruang kerjanya.

Tokoh muda Kabupaten Labuhanbatu, Marulin Hasbi Hasibuan menyebutkan, kehadiran BPK Perwakilan Sumut di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan mengaudit kepatuhan dalam penggunaan anggaran penyusunan APBD T.A 2015 terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Marulin Hasbi Hasibuan, audit tersebut akan dapat meningkatkan keprofesionalan Pemkab Labuhanbatu membentukan APBD.

“Sepengentahuan saya, setiap tahun pembentukan Perda APBD selalu melewati batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Fatalnya, keterlambatan tersebut berdampak terhadap pembangunan daerah menjadi vakum dikarenakan ketiadaan anggaran yang dapat digunakan,” kata Marluin Hasbi Hasibuan.

Sesuai aturannya, lanjuta Marulin Hasbi Hasibuan, pelaksanaan kegiatan tidak diperkanankan membebani APBD yang belum ditetapkan dalam lembaran daerah. Untuk itu, lanjutnya lagi, BPK diharapkan dapat mengaudit kerugian negara ataupun perkonomian negara atas keterlambatan pembentukan APBD T.A 2015.

“Untuk tahun 2014, gaji pegawai yang wajib dibayarkan setiap bulanya mencapai Rp42 Milyar, sementara para pegawai mayoritas tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Itu artinya, mayoritas pegawai digaji tanpa ada pekerjaan yang dihasilkan dikarenakan APBD T.A 2015 belum terbentuk,” jelas Marulin Hasbi Hasibuan.

Sekedar untuk diketahui, Kabag Persidangan DPRD Labuhanbatu, Armansyah yang dikonfimasi terkait besaran anggaran penyusunan (pembahasan,red) rancangan Perda APBD T.A 2015, dirinya tidak mengetahui besaran anggaran kegiatan tersebut. Padahal, kegiatan penyusunan APBD T.A 2015 itu sedang berlangsung di gedung DPRD.

“Kabag Keuangan pastinya tau,”dalih Armansyah dalam ketidaktahuannya atas anggaran kegiatan dalam kewenagannya itu. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...