Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Citizen Journalism ›› Bakau Labura Dibabat Mafia?

Bakau Labura Dibabat Mafia?

Aek Kanopan, suarasumut.com – Sofyan Edi Tan berjalan perlahan, Matanya sigap menyapu pandang. Aktivis lingkungan ini tercengang menyaksikan areal hutan bakau di sepanjang pesisir pantai Labuhanbatu Utara (Labura), berubah fungsi menjadi tambak dan perkebunan. “Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah menjadi ancaman serius dan perlu segera dilakukan reboisasi besar-besaran,” ucap penggiat lingkungan itu.

Menurut Sofyan, hutan mangrove sepanjang pesisir Labura terancam punah. Bukan hanya karena abrasi, tapi dominan akibat perambahan yang dikoordinir mafia hitam dengan cara menjual nama kelompok petani. Anehnya, Dinas Kehutanan setempat terkesan membiarkan perambahan itu. Padahal, kawasan mangrove di Labura merupakan cagar penyangga alam yang harus dilindungi dan dipelihara kelestariannya. “Kondisi mangrove Labura sudah tahap kritis. Hutan bakau yang berfungsi diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 persen lagi,” tuturnya.

Luas Kabupaten Labura, Sumatera Utara, sebut Sofyan sekitar 345.580 hektar. Sebelah utara berbatasan dengan Asahan, sedangkan selatan dengan Labuhanbatu Induk. Sementara sebelah timur berbatasan langsung Selat Malaka, dan barat berbatasan Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Dari luas wilayah itu, sekitar 72.500 hektar di enam kecamatan merupakan pesisir pantai yang hanya sebagian kecil pemukiman penduduk. “Sesuai perkiraan, ada sekitar 60 ribu hektar kawasan pantai berubah fungsi dari hutan mangrove menjadi tambak dan perkebunan,” papar Sofyan.

Di Kecamatan Kualuh Leidong, sedikitnya ribuan hektar hutan mangrove beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Bahkan, sekitar 500 hektar lebih sudah bertanaman dengan usia mencapai 6 sampai 12 tahun. Besar dan tingginya pokok sawit di areal hutan mangrove itu, menunjukkan perambahan telah berlangsung beberapa tahun. Namun sepertinya tidak ada pencegahan berarti dilakukan aparat berkompeten di Labura. “Mangrove kan bagian dari penyeimbang ekosistem pantai, tempat habitat laut berkembang biak. Jika tanaman ini dibabat, tentu risikonya membuat nelayan semakin melarat. Penghasilan mereka berkurang karena sulit untuk mendapatkan ikan,” jelas Sofyan.

Kesadaran masyarakat mengenai fungsi tanaman mangrove, kata Sofyan, sangat minim sehingga perambahannya terus dilakukan. Tindakan itu diperparah dengan rendahnya pengawasan sekaligus perhatian pemerintah sehingga dalam kurun waktu 10 tahun kerusakan hutan mangrove di Labura mencapai 90 persen. “Jadi kepunahan mangrove ini karena abrasi, tapi abrasi itu muncul karena sejak dulu sudah ada perambahan. Akibatnya kondisi tanaman yang tersisa tak kuat lagi menahan gerusan air,” tutur Sofyan seraya berharap ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegah kerusakan mangrove agar kehidupan di pesisir bisa aman dari bencana laut.

Selain mangrove, hutan lindung lainnya juga dibabat habis di kawasan itu. Antara lain di kawasan Desa Kampungpajak, Desa Somonis Kecamatan NA IX-X, yang berbatasan dengan Kabupaten Tobasa, diperkirakan sedikitnya 500 hektar. Kawasan itu tinggal semak belukar. Kayu-kayunya diangkut ke berbagai panglong di wilayah Kisaran Kabupaten Asahan.

Perambahan juga terjadi di kawasan hutan Japadang Desa Rombisan dan Desa Hatapang Kecamatan Aeknatas. Juga kawasan hutan Dolok Sampean, Desa Hasang, Kecamatan Kualuh Selatan. Kawasan hutan di sana telah luluhlantak. Perambahan dilakukan secara besar-besaran. Bahkan di Desa Hatapang ditemukan satu pondok tempat berteduh para perambah hutan yang diduga dikoordinir mafia hutan. Pembukaan jalan dilakukan dengan alat berat. “Kita akan segera turun bersama tim,” kata Bupati Labura, Khairuddin Sitorus, saat ditanya terkait maraknya perambahan hutan di kabupaten tersebut.

Maraknya perambahan hutan dibenarkan Kadis Kehutanan Labura, Drs Adu P Sitorus. Dia menyebut hampir setengah kawasan hutan di Labura telah dirambah, sebagian dialihfungsikan menjadi kebun sawit, dan telah berlangsung bertahun-tahun, sebab terbukti ada kebun sawit ilegal yang telah dipanen.

“Masalah perambahan hutan-hutan itu telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu. Kami juga telah mengirim surat teguran kepada masyarakat dan pengusaha yang menguasai kawasan hutan itu. Memang, kelompok perambah ada yang melibatkan masyarakat dan ada juga kelompok pengusaha illegal,” sebut Adu Sitorus.

Perambahan ribuan hektar hutan mangrove dan hutan lindung di Labura mengundang perhatian dari sejumlah kalangan di Sumut. Sebab, kejadian itu bagi mereka benar-benar sudah merupakan hal luar biasa, sehingga harus segera mendapat perhatian serius dari pihak penegak hukum. “Dalam hal ini, Poldasu kita minta harus serius melakukan pengusutan, hingga para pelaku dan aktor utamanya benar-benar diproses hukum hingga ke pengadilan,” tegas mantan anggota DPRD Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan.

Ahmad Ikhyar mengaku merasa berkepentingan mendesak Poldasu segera melakukan pengusutan serius. Apalagi peristiwa perambahan ribuan hektar lahan hutan itu jelas-jelas sudah merupakan kejadian luar biasa. “Dalam hal ini jelas sangat patut diduga telah terjadi pembiaran oleh aparat pemerintah terkait. Sebab, merambah ribuan hektar kawasan hutan itu tidak seperti mengambil emas dari saku celana, yang dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi sangat nyata di lapangan. Apalagi saat merambah pakai chainsaw, suara mesinnya pasti kedengaran hingga radius kilometer dan berlangsung dalam waktu lama. Konon pula di lokasi itu kini sudah tumbuh tanaman sawit yang disebut sudah ada yang panen. Maka dalam hal ini jajaran Poldasu kita minta harus segera turun tangan melakukan pengusutan. Kita juga heran mengapa pihak Dinas Kehutanan Sumut dan Dinas Kehutanan Labura bisa ‘kecolongan’ hingga perambahan itu bisa mulus terjadi,” kata Ahmad Ikhyar Hasibuan.

Hal senada disampaikan mantan anggota DPRD Sumut lainnya, Oloan Simbolon ST. Ia menduga perambahan terjadi akibat konspirasi tingkat tinggi antara oknum-oknum pemangku kepentingan di Labura dengan Dinas Kehutanan dan pengusaha nakal. “Dalam kasus perambahan ini, kita minta supaya Poldasu harus benar-benar melakukan pengusutan hingga para pelaku dan aktor intelektualnya, termasuk ‘toke’ perambahnya diproses hukum hingga pengadilan. Tidak lagi seperti selama ini, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan, ujung-ujungnya selalu yang tertangkap hanya sekedar operator chainsaw di lapangan atau sekedar supir truk pengangkut kayu ilegal,” katanya.

Baik Ikhyar maupun Oloan mengingatkan Bupati Labura agar tidak sekadar membentuk tim, tetapi serius melakukan tindakan di lapangan. “Pembentukan tim itu umumnya hanya bermuara pada penangkapan ‘tumbal’ berupa operator chainsaw atau supir kayu pengangkut kayu ilegal di lapangan. Tetapi harus mengungkap dan menyeret semua yang terlibat ke proses hukum, mulai dari pelaku di lapangan hingga aktor intelektual, termasuk ‘toke’ yang memodali dan oknum-oknum pejabat pemerintah yang terlibat,” tukas Oloan.

Desakan menangkap perambah hutan disikapi Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie SIK. Pihaknya bertekad segera menyelidiki perambahan mangrove dan hutan lindung ribuan hektare di Labuhanbatu Utara. Kapolres juga berniat menindaklanjuti masalah perambahan hutan menjadi kebun kelapa sawit itu ke penyidikan. “Nanti saya lidik dan terjunkan anggota ke TKP (lokasi). Mudah-mudahan kita bisa tindaklanjuti ke penyidikan,” tukas Kapolres AKBP Teguh Yuswardhie beberapa waktu lalu. (cj/ss/lu)

Kata kunci terkait:
dinas kehutanan kab labura

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...