Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Angkat Sekda Labuhanbatu Melalui SK Bupati, Gubsu Dan Bupati Dinilai Tak Paham Aturan

Angkat Sekda Labuhanbatu Melalui SK Bupati, Gubsu Dan Bupati Dinilai Tak Paham Aturan

Rantauprapat, suarasumut.com – Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhanbatu dinilai tidak paham aturan terkait pengangkatan Sekda Labuhanbatu melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Labuhanbatu Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tertanggal 26 November 2014. Pasalnya, SK Bupati tersebut terjadi setelah mendapatkan penetapan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho ST M Si.

Kepada suarasumut.com, Selasa (26/5), Ketua Investigasi Aliansi Penyelematan Indonesia (API), Andi Khoirul Harahap menyebutkan, surat yang diterbitkan oleh Gubsu bernomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014 telah menetapkan Ali Usman Harahap sebagai Sekda Labuhanbatu. Sementara, petunjuk Mendagri melalui surat nomor 133.12/6416/SJ tanggal 11 Novermber 2014 menghimbau agar berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “Sesuai Undang-Undang ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara), Bupati Labuhanbatu yang berwenang menetapkan pejabat pimpinan pratama, bukan Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal penetapan pejabat pimpinan pratama di secretariat daerah, bupati hanya melakukan koordinasi atau sekedar memberitahukan kepada Gubernur Sumut,” kata Andi Khoirul Harahap.

Lanjut Andi Khoirul Harahap, atas dasar surat Gubsu bernomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Konsultasi Pengangkatan Sekda Labuhanbatu, Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD menerbitkan SK Bupati Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tanggal 26 November 2014. Ia pun menilai Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar juga tidak memahami aturan yang berlaku. “Hal yang mengherankan, Bupati Labuhanbatu mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Apakah Bupati Labuhanbatu masih layak disebut pejabat Negara yang paham peraturan perundang-undangan,” sebut Andi Khoirul Harahap

Secara terpisah, Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang diwawancarai dilapangan Ikabina saat kunjungan kerja tunggul kecamatan terbaik kepada Camat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu mengakui peranannya dalam pengangkatan Sekda Labuhanbatu sebagai pejabat yang memberikan persetujuan. Menurut Pujo Nugroho, pengangkatan Sekda Labuhanbatu merupaan kewenangan Bupati, dr Tigor Panusunan Siregar. “Gubernur hanya memberikan persetujuan. Yang mengangkat Bupati,” kata Gatot Pujo Nugroho singkat kemarin.

Hal senada juga ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Pandapatoan SH yang dikonfirmasi via seluler pribadi Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. Menurut Pendapotan, pengangkatan Sekda Labuhanbatu melalui SK Bupati dikarenakan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ASN. “Bukan dibenarkan. Memang itulah aturannya,” kata suara dari seberang yang disebut Gatot Pujo Nugroho selaku pejabat BKD Provinsi Sumut, sebagaimana Gubsu Gatot Pujo Nugroh enggan memberikan penjelasan lebih banyak dikarenakan kekhawatiran salah memberikan jawaban.

Hal berbeda yang ditunjukan Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar terkait kontroversi pengangkatan Sekda Labuhanbatu melalui SK Bupati. Menurut dr Tigor Panusunan Siregar, pertanyaan tersebut tidak tepat diajukan pada saat kunjungan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Ditanya kesediaan waktunya, dr Tigor Panusunan Siregar malah menunjukan keraguannya dan malah akan mengalihkan Sekda Labuhanbatu yang akan memberikan jawaban. “Tidak tepat waktunya. Kapan waktu mu ada? Temuai saja Sekdanya,”jawab dr Tigor Panusunan Siregar saat ditanya waktu yang tepat untuk mempertanyakan landasan hukum pengangkatan Sekda melalui SK Bupati. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
sk bupati vs sk sekda, sk labuhan batu, sk sekda kabupaten, sk sekda kabupaten siapa yang menerbitkan

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...