Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Anggota Sering Terima ‘Saweran’ Kasat Lantas Polres Labuhanbatu Pilih Diam

Anggota Sering Terima ‘Saweran’ Kasat Lantas Polres Labuhanbatu Pilih Diam

Rantauprapat, suarasumut.com – Terindikasi sering menerima ‘Saweran’ pada tersangka tindak Pidana Lalu lintas dengan dalih uang cabut perkara yang dilakukan Anggota kesatuan Lalu lintas Polres Labuhanbatu Ipda Ahmad Syafie semakin menjurus keatasannya.

Pasalnya, Kasat Lantas, Adi Santri Sanjaya,Sos ketika diberitahukan kuli tinta ini atas nakalnya anggotanya itu kerap menerima ‘saweran’ malah memilih diam saat dikonfirmasi.

Padahal diketahui, Kasat yang berpangkat AKP itu sebelum bertugas di posisi yang sekarang ia dikenal sebagai penindak Oknum Polisi nakal yang dulunya bertugas di Polda Sumut (Propam).

“Aneh juga adanya indikasi anggota melakukan kesalahan tapi pimpinan tidak menggubris,jagan-jagan ia pun dapat juga dari kenakalan anggotanya itu,”Kata Ketua LSM Topan RI Labuhanbatu Janes Ritonga, Selasa (1/7) pada suarasumut.com.

Menurutnya, jika pimpinan tidak mendapat dari hasil kejahatan yang dilakukan anggotanya itu, mungkin pimpinan akan menindak tegas anggota brengsek. Tapi karena Pimpinan itu diduga dapat juga hingga ia mengabaikan informasi soal adanya indikasi semacam saweran.

” Ngak bisa dipungkirilah kalau sudah dapatnya mana mungkin ditindaknya lagi,apalagi kenakalannya itu dilakukan atas perintah atasan manalah mungkin di Hukum atau ditegur,”terang Ritonga.

Diberitakan sebelumnya,terungkpanya dugaan kalau Kanit Laka Polres Labuhanbatu Ipda Ahmad Syafie Lubis kerap ‘membudayakan’ biaya pencabutan perkara pada Tersangka dan korban ditentang keras Kanit bermarga Lubis tersebut.

Dia mengatakan,dalam peristiwa jika terjadinya Lakalantas baik terjadi kematian pada nyawa atau pun tidak, sebenarnya pencabutan perkara tidak ada diatur dalam Undang-Undang kelalu lintasan,hanya saja karena itu kewenagan petugas sehingga keraplah terjadi pencabutan perkara.

” Sebenarnya cabut-cabut perkara itu tidak ada diatur dalam UU,dan biaya pencabutan perkara pun itu tidak ada,hanya karena para tersangka takut lebih para berkasnya dilimpahkan kekejaksaan,disinilah lakukanya kewengan pihak kepolisian,”Kata Kanit Laka Polres Labuhanbatu Ipda Ahmad Syafie Lubis Saat diKonfirmasi Suara Sumut.Com Senin (30/6),diruang kerjanya.

Dijelaskannya,akibat para tersangka yang ingin sekali mencabut perkara meski tidak ada diatur dalam UU dikepolisian bagian lalu lintas,dikarenakan mahalnya jika sudah sampai ke Kejaksaan.

” Kalau masih dikantor Polisi bisalah 15 sampai 20 jutaan cabut perkara,tapi kalau sudah masuk kekejaksaan aku rasa tidak mungkin mau segitu lagi biayanya,”ungkap Syafie.(ao/ss/rp).

Lihat Juga

Brakk!!! Mega Pro vs Vario, Satu Tewas, Satunya Lagi Kritis

TAPTENG | suarasumut.com  –  Lakalantas antara Mega Pro Bk 5800 ZAD vs Vario BB 5440 ...