Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Andi Khoirul : Aneh..! Kemenkeu PTUN Masyarakat

Andi Khoirul : Aneh..! Kemenkeu PTUN Masyarakat

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Aneh, baru pertama kali terjadi di Sumatera Utara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggugat masyarakat Labuhanbatu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masyarakat sesuai no perkara Nomor : 29/G/KI/2017/ PTUN-Medan tanggal 21 februari 2017. Pihak Kemenkeu menggugat lantaran Keberatan atas putusan Komisi Informasi (KIP) Sumut Nomor : 01/PTS/KIP-SU/I/2017 yang mengabulkan sengketa informasi publik yang diajukan oleh masyarakat Labuhanbatu atas nama Andi Khoirul Harahap terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKLN) Kisaran.

“Aneh. Saya digugat Kemenkeu atas putusan KIP Sumut terkait penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari lelang eksekusi jaminan fidusia yang tidak pernah diterima oleh negara sejak KPNL kisaran Berdiri atas benda lelang eksekusi jaminan fidusia beserta perusahaan yang mengajukan lelang. Padahal yang saya gugat itu KPKNL Kisaran,” ucap Andi , Jumat (12-4-2017).

Dijelaskannya, Alasan Kemenkeu menggugat masyarakat melalui Direktur Jendral Kekayaan Negara lantaran KIP Sumut mengabulkan semua Permohonan yang diajukan serta memerintahkan KPKNL Kisaran Untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan paling lambat 14 hari sejak putusan diterima oleh KPKNL.

“Jadi, sebelum 14 hari putusan KIP Sumut tiba tiba Kemenkeu melalui Direktur Jendral Kekayaan Negara mengajukan Gugatan. Kan aneh, saya gugat KPKNL kok Kemenkeu yang kepanasan. Ada apa? Ini yang perlu ditelusuri,”terang Andi.

Padahal tambah Andi, KPKNL Kisaran adalah badan publik negara yang berkewajiban untuk memberikan informasi yang dimohonkan dan melaksanakan putusan KIP Sumut sebagaimana sudah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU No.14 tahun 2008 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2011 serta pasal 30, 31,32 dan pasal 36 Permenkeu No 135/PMK.01/2006.

“Karena ini sudah dalam proses hukum saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Kemenkeu dan menyatakan putusan KIP Sumut tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap serta menghukum Kemenkeu untuk membayar seluruh biaya yang timbul,”pintanya.(ab/ss-lb)

Kata kunci terkait:
suara sumut detcom, ptun

Lihat Juga

Sosialisasi Seleksi, Pembinaan Calon Anggota Polri, Polres Tapteng MoU Dengan Pemkab

Tapteng | suarasumut.com –  Melahirkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Tapanuli ...