Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Aktivis API: Pertanyakan Legalitas Penyidikan Perkara Plt Sekdakab Pada Kapolres

Aktivis API: Pertanyakan Legalitas Penyidikan Perkara Plt Sekdakab Pada Kapolres

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Berlarut-larutnya proses penyidikan perkara tindak pidana yang menjerat Plt Sekdakab Labuhanbatu di Polres Labuhanbatu menjadi pergunjingan masyarakat. Tak pelak, aktivis Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), Abi Pasaribu mendesak Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh transparan terhadap pelapor/pengadu selaku korban tindak pidana keterbukaan informasi public.

Kepada suarasumut, Kamis (27/11), Abi Pasaribu menyebutkan, setiap penyidik Polri melakukan penyidikan perkara tindak pidana wajib memegang prinsip legalitas. Dalam memulai penyidikan, lanjut Abi Pasaribu, penyidik harus menetapkan waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. “Penyidik Polri di Resor Labuhanbatu harus berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dalam melakukan penyidikan. Prinsip legalitas penyidikan perkara pidana wajib di dasari surat perintah dan rencana penyidikan sebagai pedoman dimulainya dan penyelesaian penyidikan,” kata Abi Pasaribu.

Menurut Abi Pasaribu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Teguh yang menggantikan AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe seharusnya bertindak tegas atas perkara pidana yang menjerat Plt Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman Harahap. Lebih lanjut ia menuturkan, seyogyanya Teguh selaku atasan Penyidik sudah bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. “Selaku atasa penyidik, Kapolres Labuhanbatu seharusnya bersikap sebagai perwira yang bertanggungjawab. Kalau tidak terpenuhi unsure pidana, hentikan, terbitkan SP3, bukan malah mengantung-gantung perkara jadi objek penyidikan tanpa memperhatikan azas-azas rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku,” jelas Abi Pasaribu.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardi saat dikonfirmasi melalui selulernya mengaku akan mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut. “SMS (short massege service) kan perkaranya. Saya tanya dulu perkembangannya kepada penyidiknya,” kata Teguh Yuswardi singkat setelah disebutkan penyidik pembantunya bernama Aipda Arnold Pardede.

Demikian halnya keterangan Kasat Reskrim, AKP Hendra Eko T. Ia menyebutkan belum mengetahui perkara tersebut dikarenakan masa pelaporan perkara tersebut sejak Januari 2014. Hal mana, baik AKBP Teguh Yuswardi maupun AKP Hendra baru bertugas di Polres Labuhanbatu pada semester ke-2 tahun 2014. “Kita lihat dulu perkaranya ya. Itukan jauh sebelum bertugas disini,” kata Hendra Eko T.
Sebelumnya telah diberitakan, penyidikan perkara tindak pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Plt Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman Haraha didasari laporan polisi nomor LP/42/I/2014/SU/RES-LBH, tanggal 13 Januari 2014.

Sesuai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor surat B/77.c/V/2014/Reskrim, Gelar Perkara akan dilakukan, namun faktanya, hingga saat ini Gelar Perkara tersebut tak kunjung dilakukan. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Pemkab Nias Bantu Lanjut Usia Terlantar

Nias | suarasumut.com  —  Pemerintah Kabupaten Nias memberikan bantuan kepada 100 orang Lanjut Usia terlantar ...