Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Foto & Video ›› Aktivis 98 Kembali Bersatu Lawan Radikalisme, Intoleransi Dan Teorisme

Aktivis 98 Kembali Bersatu Lawan Radikalisme, Intoleransi Dan Teorisme

Jakarta | suarasumut.com  –  Puluhan ribu gerakan Aktivis 98 di seluruh provinsi se Indonesia kembali bersatu dalam Rembuk Nasional melawan radikalisme, intoleransi dan teorisme, Minggu (03/06/2018) sekira pukul 16.00 Wib di Graha Pena 98, Jakarta Selatan.

“Saat negara dalam bahaya, rakyat diadu domba, fitnah dan kebencian merajalela. Maka demi Indonesia, kami putuskan kembali bertemu dan berkumpul dalam Rembuk Nasional yang akan digelar dan di ikuti 50 ribu Aktivis 98 tanggal 07 Juli 2018 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta,” kata Eduard Berman Hutagalung (ITI) salah satu peserta panitia pengarah dari DKI Jakarta.

Disampampaikan Eduard dalam press realis Rembuk Nasional terhadap suarasumut.com Gerakan Mahasiswa 98 merupakan generasi mahasiswa Indonesia yang berhasil membuat sejarah perubahan yang hasilnya dirasakan seluruh elemen bangsa hingga hari ini.

“Diawali dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, para Aktivis 98 terus menuntut perubahan. Beberapa agenda reformasi pun diperjuangkan, di antaranya, Reformasi Politik, Reformasi Hukum, Pengadilan mantan Presiden Soeharto, Reformasi Ekonomi, juga Reformasi Pendidikan,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.

Dijelaskan, ada enam (6) tuntutan reformasi yang sering disebut selama ini merupakan bagian dari beberapa agenda reformasi yang diusung para Aktivis 98 itu.

“Keenamnya adalah pengadilan mantan Presiden Soeharto, penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, khususnya terkait pentingnya pembatasan jabatan presiden, pencabutan dwi fungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah,” terangnya.

Dikisahkan Edu, gerakan reformasi telah mengubah Indonesia yang otoriter pada masa pemerintahan Soeharto, menjadi demokratis. Partisipasi politik rakyat sipil yang sebelumnya terbelenggu menjadi bebas dan terbuka.

“Masyarakat sipil bebas berbicara, berpendapat dan menyalurkan aspirasinya melalui institusi-institusi demokrasi yang ada,” jelasnya.

Yang menjadi persoalan, lanjut Eduard, sistem demokratis yang telah diperjuangkan dengan segenap pikiran, tenaga, air mata dan darah para Aktivis 98 tersebut dalam 20 tahun terakhir justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengusung ideologi trans nasional untuk menumbuh suburkan radikalisme, intoleransi dan teorisme.

Aktivis ini juga menerangkan deretan peristiwa teror termasuk bom di Kedubes Piliphina awal tahun 2000-an, bom Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI), dan bom Bali merupakan manifestasi dari radikalisme dan perilaku intoleran.

Diungkapkannya, teror bom di Surabaya beberapa waktu lalu, serta serangan terhadap markas aparat kemanan di sejumlah daerah mengundang keprihatinan para Aktivis 98 dari seluruh Indonesia.

“Dunia pun mencatat kejadian itu sebagai peristiwa ‘family bomber’ pertama, dan mengingat pelakunya berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi, hal itu turut membantah pendapat yang menyatakan kemiskinan merupakan faktor utama penyebab radikalisme, intoleransi dan terorisme”.

“Belasan tahun kami memilih diam, dan mengamati fenomena radikalisme, intoleransi dan terorisme, dan menyerahkan penanganannya kepada pemerintahan yang ada. Kini setelah dua puluh tahun, kami secara bersama memandang tidak boleh diam,” tegas aktivis 98 ini.

Lebih jauh ditegaskannya, Aktivis 98 yang memiliki hak sejarah atas perubahan di Indonesia harus meluruskan dan melawan radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang terus-menerus mengikis orientasi kebangsaan rakyat Indonesia.

“Fenomena bomber family, ditambah sikap elit politik yang ambigu dalam merespon kejadian tersebut berpotensi menjadi ruang inkubasi dan hibernasi bagi radikalisme, intoleransi dan terorisme sehingga akan sangat mengancam ke-Indonesiaan kita ini,” sebut Eduard Berman Hutagalung.

Dijabarkannya, berdasarkan hasil Survei Wahid Institut tentang radikalisme dan intoleransi terhadap 1.520 responden pada 2017, menunjukkan data yang membuat para aktivis miris.

“Sebanyak 11 juta orang atau 7,7 persen dari total populasi di Indonesia mau bertindak radikal. Dari survei tersebut juga diketahui 0,4 persen penduduk Indonesia, sekitar 600 ribu orang pernah bertindak radikal,” jelasnya.

Eduard Hutagalung mengatakan, keputusan Rembuk Nasional itu diambil berdasarkan dua alasan, Alasan Ideologi, dan Situasi Nasional.

Pertama, Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme telah berada pada tahap mengancam Pancasila dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ambigu sejumlah elit politik cukup menunjukkan bahwa radikalisme sudah meresap ke dalam cara pandang mereka.

Hal ini sangat berbahaya karena menjadi ruang subur bagi radikalisme, intoleransi dan terorisme untuk berinkubasi dan berhibernasi.

Sikap ambigu itu akan membuat ujaran kebencian meluas, dan mereka yang terpapar kebencian akan dengan mudah terpapar radikalisme. Akibatnya, gampang sekali mereka menyebar fitnah, salah satunya menuduh aparat keamanan merekayasa teror, dan mengatakan pelaku teror sebagai korban.

Kedua, Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme telah menyebar ke segala lapisan sosial dan aparatur pemerintahan. Mereka yang terpapar radikalisme ditandai dengan mudahnya mereka menjungkir-balikkan fakta.

Cara pandang mereka yang memonopoli kebenaran, membuat mereka menjadi hakim bagi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kebhinnekaan yang merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa justru hendak diseragamkan karena mereka memandang kebhinnekaan sebagai musuh.

Perilaku orang-orang yang sudah terpapar radikalisme, intoleransi dan terorisme telah mereduksi dan merusak nilai-nilai kemanusiaan, seiring hilangnya orientasi kebangsaan pada diri mereka. Situasi ini juga melanda lingkungan pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sikap membiarkan radikalisme, intoleransi dan terorisme berhibernasi sama artinya dengan mengamini ke-Indonesiaan terkoyak-koyak.

“Rembuk Nasional merupakan upaya membangun kembali orientasi kebangsaan sebagai komitmen Semangat 98 untuk Indonesia,” tutupnya.

Juru Bicara panitia Rembuk Nasional dalam Siaran Pers, Abdul Wahab Talaohu (Unija), Sayed Junaidi Rizaldi bin Abdul Rahman Al-Hinduan (UPN Veteran), Hengky Irawan (IISIP), Julianto Hendro Cahyono (Usakti), Fendi Mugni (UKI), Abdullah (IKIP Jakarta), Faisal Azzegaf (UMB), dan Azmi Abubakar (ITI), (ph/ss-jkt)

 

Lihat Juga

MUI Dan Polisi Berperan Sebagai Pemersatu Bangsa

Padangsidimpuan | suarasumut.com – Peran serta ulama dan instansi kepolisian menjadi modal utama untuk menyatukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.