Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Administrasi Pemkab Labuhanbatu “Semrawut”

Administrasi Pemkab Labuhanbatu “Semrawut”

Rantauprapat, suarasumut.com – Dengan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tanpa penunjukan ataupun pengangkatan Pj maupun Plh Bupati, semakin membuka ruang kesemrautan adminsitarasi kepemerintahan. Pasalnya, hingga saat ini pengangkatan Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman yang tidak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Rabu (19/8), kosongnya jabatan Bupati Labuhanbatu sejak 19 Agustus 2015 mengakibatkan keputusan tertinggi dalam naungan Pemkab Labuhanbatu bertumpun pada jabatan PNS eselon tertinggi, yakni Sekda. Sementara, Sekdakab Labuhanbatu yang diangkat tidak sesuai UU ASN ini berdampak setiap keputusan yang diambilnya cacat hukum.

Ketua LSM Patriot Merah Putih (PMP) Labuhanbatu, Nurdin Sipahutar SH menyebutkan, keputusan yang diambil oleh pejabat yang diangkat tidak sesuai peraturan perundang-undangan cacat hukum. Oleh karenanya, pengendali pemerintahan saat ini tanpa kewenangan yang mengikat diinternal maupun eksternal. “Sekda diangkat tidak sesuai aturan, maka setiap keputusan yang diambil tidak berlaku mengikat pada setiap PNS maupun masyarakat. Bagaimana mungkin Sekda memerintah bawahannya untuk ikut aturan, sementara kewenangan atas jabatan yang disandangnya tidak sesuai hukum yang berlaku,”kata Nurdin Sipahutar.

Untuk itu, Nurdin Sipahutar berharap, DPRD Labuhanbatu mendesak Pemprovsu agar segera megangkat atau menunjuk Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Harian (Plh) Bupati. “Dalam hal ini, DPRD harus segera mendesak Pemrovsu mengangkat Pj atau Plh Bupati. Jangan biarkan jabatan Bupati kosong berkepanjangan,”sebut Nurdin Sipahutar.

Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu, Sugeng yang dikonfirmasi melalui seluler mengaku saat jabatan Bupati kosong, Sekdakab Labuhanbatu dengan sendirinya menjadi Plh Bupati. Namun saat ditanya surat pengangkatan ataupun penunjukan Ali Usman Harahap sebagai Plh, Kabag Humas, Sugeng terkesan kelimpungan memberikan penjelasan sembari meminta waktu untuk mempertanyakan hal tersebut kepada SKPD terkait.

“Dengan sedirinya Sekda sebagai Plh. Nanti dululah kalau begitu, saya tanya dulu sudah ada atau tidak suratnya,” jawab Sugeng sembari menyebutkan,”Setelah saya tanya BKD maupun Kabag Orta, belum ada suratnya,” sebut Sugeng saat ditanya pejabat yang menunjuk atau mengangkat Ali Usman Harahap sebagai Plh.

Pengangkatan Sekdakab Labuhanbatu Cacat Hukum

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekda Labuhanbatu Ali Usman Harahap diangkat melalui surat keputusan (SK) BupatiLabuhanbatu Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tertanggal 26 November 2014. Adapun payung hukum yang mendasari terbitnya surat keputusan tersebut, Pemkab Labuhanbatu mendalilkan Surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) bernomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Konsultasi (Mendagri) Pengangkatan Sekda Labuhanbatu.

Sementara, dalam Surat Gubsu bernomor 800/18102/BKD/III/2014 itu secara tegas didasari Surat Mendagri nomor 133.12/6416/SJ/ tanggal 11 Nopember 2014 merekomendasikan agar proses pengisian jabatan Sekda Labuhanbatu mempedomani UU ASN.

Kepala DPPKAD Labuhanbatu, Aswad Siregar yang merupakan mantan Kepala BKD mengaku, pengangkatan Sekda tanpa melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diatur UU ASN dikarenakan KASN tersebut belum terbentuk. “Gak melalui KASN, Saat itu KASN belum terbentuk,” kata Aswad Siregar. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Pangdam I/BB Beri Motivasi Kepada Satgas Pamtas Yonif 121/MK Diwilayah Perbatasan RI-PNG

Jayapura | suarasumut.com  –  Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. mengunjungi daerah perbatasan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *